Sekolah tatap muka dibuka Januari 2021 disebut ‘tidak realistis’ karena level penularan di atas 10% & tidak ada pedoman berperilaku

Kebijaksanaan membuka sekolah dan melakukan jalan pembelajaran tatap muka mulai Januari tahun depan dinilai “tidak realistis” lantaran positivity rate atau tingkat penularan virus corona di Nusantara masih di atas 10%.

Selain itu juga ada faktor Pilkada Serentak pada Desember, yang patuh pakar epidemiologi, berpotensi menambah nilai kasus positif.

Federasi Guru Segenap Indonesia (FSGI) menyebut mayoritas madrasah tidak memiliki pedoman berperilaku untuk seluruh warga sekolah ketika mau memulai pembelajaran tatap muka.

Tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan pembelajaran tatap muka harus dimulai karena sistem jarak jauh secara daring dan luring disebut “tidak ideal dan memiliki banyak kelemahan”.

Pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai Januari tahun depan bakal serentak dilakukan mulai dari level sekolah dasar hingga perguruan luhur.

Tapi dari pantauan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada Oktober lalu di Pulau Jawa, mayoritas sekolah tidak memiliki dan tidak mengetahui pedoman berperilaku bagi warga sekolah.

Pedoman yang ia haluan yakni mengatur bagaimana tenaga pendidik dan siswa berperilaku di dunia sekolah.

Bahkan menjabarkan tindakan instruktur dan murid mulai saat berangkat dari rumah, tiba di sekolah, dan proses belajar mengajar.

Tujuannya, kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, untuk mencegah klaster transmisi Covid-19.

“Misalnya guru, sebelum berangkat harus mengukur suhu tubuh berapa? Apakah penciumannya baik? Pengecapnya tertib? Kalau tidak, lebih baik tidak ke sekolah. Begitu juga diterapkan kepada siswa, ” ujar Heru Purnomo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (22/11).

“Jadi itu bentuk preventif. Bila itu belum ada, maka sekolah bisa berpotensi untuk jadi klaster penyebaran Covid-19. Kesiapan fisik dan psikis harus lengkap dan tersedia, ” katanya.

“Karena kunci keberhasilan pembelajaran tatap muka ada pada situ. ”

Pedoman berperilaku, katanya, bisa disusun oleh guru dan konglomerasi tugas penanganan Covid di madrasah masing-masing dengan panduan pemerintah was-was.

Sebab sejauh pengamatannya, kebanyakan madrasah hanya siap secara teknis tiba dari alat pengukur suhu tubuh atau thermogun , disinfektan, tempat mencuci tangan, & masker.

Segala kesiapan itu pun kudu dipastikan betul oleh Dinas Pelajaran dengan mengecek langsung ke lapangan bukan secara online . Heru khawatir, sekolah dengan bandel akan berbohong.

‘T idak realistis

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, menilai kebijakan pemerintah yang membuka sekolah pada Januari tahun depan tidak realistis.

Dasarnya karena positivity rate ataupun tingkat penularan virus corona di Indonesia masing tinggi yakni dalam atas 10%.

Sementara saran Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pelonggaran kegiatan di suatu negara bisa dilakukan bila posivity rate di bawah 5%.

Jika berpatokan pada hal itu, oleh karena itu ia menyarankan pemerintah agar mencoret keputusan tersebut. Sebab, besar jalan terjadi klaster penularan Covid-19.

“Yang terjadi kluster Covid-19 pada negeri yang mengabaikan indikator pelonggaran laksana Amerika Serikat. Amerika membuka madrasah pada Agustus dan September di kondisi positivity rate di atas 10%, ” imbuh Dicky Budiman pada BBC News Indonesia.

“Dalam suasana begitu, banyak klasternya. Terjadi penambahan kasus infeksi pada anak-anak mematok 100% dalam satu bulan, ” lanjutnya.

“Artinya berbahaya sekali bagi Indonesia kalau memaksakan membuka madrasah di mana kondisinya Indonesia enggak jauh berbeda dengan AS. Jadi potensi klaster Covid-19 jelas luhur. ”

Persoalan lain, sebulan sebelum awal sekolah atau pada Desember 2020 ada hajatan Pilkada Serentak pada 270 daerah.

Selain itu selalu pada akhir tahun 2020 tersedia libur panjang.

Dua hal tersebut, taat Dicky, sudah pasti menimbulkan kluster penularan Covid-19 sehingga dampaknya positivity rate atau tingkat penularan virus corona akan semakin tinggi.

“Kecuali Desember ditiadakan keramaian. Pengetesan juga ditingkatkan bisa kita lihat di Januari, lalu dievaluasi lagi. Tapi secara asumsi sekarang sangat tidak realistis. Itu namanya mengorbankan anak-anak kita. ”

Apa tanggapan pemerintah?

Dirjen Pendidikan Bani Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah di Kemendikbud, Jumeri, mengatakan kecendekiaan pembelajaran tatap muka pada tarikh ajaran 2020/2021 yang dimulai Januari tahun depan tidak bisa ditunda lagi.

Sebab pembelajaran jarak jauh secara daring (online) dan luring (offline) disebut “tidak ideal dan penuh kelamahan-kelamahan yang mendasar, ” sirih Jumeri,

“Kita tidak perfect dengan itu [pembelajaran jarak jauh]. Jadi butuh pengembahan supaya tidak merugikan peserta asuh, ” kata Jumeri.

Kendati kesimpulan ini diberlakukan secara serentak tiba dari Sekolah Dasar hingga Sekolah tinggi tapi pemerintah daerah diberi keluasaan untuk mengambil keputusan wilayah mana yang bisa segera dilakukan penelaahan tatap muka.

Dalam pantauan Kemendikbud, kasus Covid-19 banyak terjadi di wilayah perkotaan. Sementara di pedesaan, minim.

“Kalau kabupaten atau kota jadi bahaya, tapi ada kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang sudah aman. ”

“Nah kepala daerah bisa membuka sekolah di desa-desa itu dulu. ”

Dalam zaman sebulan ini pula, Kemendikbud mau menyiapkan berbagai aturan yang diperlukan untuk membantu sekolah dan tutor dalam menyiapkan pembelajaran tatap depan.

Pada pekan depan, pihaknya hendak memanggil semua kepala dinas buat menjelaskan pedoman berperilaku dan kesiapan teknis yang diperlukan tenaga pendidik.

“Pedoman berperilaku sudah ada. Maka para guru tidak usah kacau. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan kepala dinas. Masih ada waktu satu bulan untuk anju. Kami undang secara fisik biar jelas. ”

Jumeri juga menjelaskan, kalau di satu sekolah terjadi peristiwa Covid-19 maka sekolah tersebut kudu ditutup selama dua minggu untuk kemudian dilakukan pelacakan oleh puskesmas setempat.

“Kita punya pengalaman sembilan bulan hadapi Covid-19 apabila peraturan bagus tingkat penyebaran hampir tak ada. ”

Pada konferensi pers dengan digelar Jumat (20/11), Menteri Pelajaran dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyatakan walau keputusan membuka sekolah beruang di tangan pemerintah daerah, tapi pembukaan sekolah juga harus disetujui kepala sekolah dan perwakilan karakter tua murid.

“Kalau tiga pihak tersebut tidak mengizinkan, maka sekolah tak diperkenankan dibuka, ” kata Nadiem.

Kalaupun sekolah nantinya kembali dibuka, Nadiem menyebut pengampu tetap berhak memasang apakah anak mereka akan memasukkan proses pembelajaran tatap muka dalam sekolah atau tidak.

“Orang tua sedang bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Hak terakhir daripada siswa individu, walau sekolahnya sudah tatap muka, masih ada pada orang tua, ” kata Nadiem.