Setahun Covid-19 di Indonesia: ‘Tingkat kesulitan semakin berat’, ancaman ’20. 000 kasus bohlam hari’, hingga capaian vaksinasi ‘lambat’

  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia

3 jam yang lalu

Setahun setelah kasus pertama Covid-19 terdeteksi, Indonesia sedang menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus virus corona hingga mencapai 20. 000 per hari, menurut ahli pemodelan matematika. Rendahnya capaian vaksinasi dan penelusuran kasus yang belum mumpuni disebut sebagai pasal.

Dalam cermin satu tahun Covid-19 dalam Indonesia yang disiarkan melalui YouTube Kemenristek/BRIN (02/03), Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut penanganan keburukan ini di Indonesia bakal makin sulit.

Ia merujuk pada ditemukannya varian virus corona baru, B117, yang pertama kali terdeteksi di Inggris. Varian itu disebut lebih mudah menjalar di masyarakat.

“Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat pengganggu yang semakin berat, ” ujarnya.

Dia pun mengakui masih penuh pekerjaan rumah (PR) negeri terkait vaksinasi hingga penelusuran kasus, sesuatu yang patuh pemerintah akan terus dibenahi demi pengendalian wabah.

Capaian vaksinasi rendah

Hingga (02/03), menurut bahan Satgas Penanganan Covid-19, negeri baru melakukan vaksinasi dalam sekitar 1, 9 juta orang dari target sebanyak 181, 5 juta asosiasi.

Itu berarti, capaiannya masih sekitar 1%, serta masih jauh dari target Presiden Joko Widodo buat memvaksinasi 900. 000 had 1 juta orang bohlam hari.

Pakar Matematika Epidemiologi ITB Nuning Sanubari menilai capaian vaksinasi zaman ini tak akan berpengaruh pada pemodelan matematika dengan dibuatnya, yakni Indonesia masih bisa mencatat hingga 20. 000 kasus per keadaan pada tahun ini.

“Kalau dari sisi modeling, tidak berpengaruh karena jumlah dengan divaksin, ” kata Nuning.

Timnya memperkirakan pucuk kasus dapat terjadi di 4 Agustus 2021. Tenggat akhir 2021, tim serupa menilai kasus baru bohlam harinya bisa lebih lantaran 10. 000 kasus.

Hal itu dapat terjadi, introduksi Nuning, karena orang-orang yang jenuh bepergian saat libur panjang dan lebaran, selalu orang-orang yang semakin alpa dengan protokol kesehatan karena keberadaan vaksin.

“Ahli epidemiologi berpendapat bahwa tempat [vaksinasi] mau punya makna jika yang divaksinasi antara 70-80 persen.

“Kondisinya sekarang penyebarannya masih sangat tinggi serta jumlah vaksinasinya sangt terbatas sehingga tak berpengaruh kepada kondisi puncak, ” ujarnya.

Iqbal Elyazar, kolaborator ilmuwan LaporCovid-19, mengatakan proses vaksinasi terlalu “lambat”.

“Jika target pemerintah menyelesaikan vaksinasi ini datang akhir tahun 2021, oleh karena itu intensitas vaksinasi seharusnya sekitar 520. 000 orang mulai hari, ” ujarnya.

Ia mencatat, rata-rata harian vaksinasi Indonesia dalam mulia minggu belakangan adalah sekitar 68. 000 orang perhari.

“Kenaikan kecepatan vaksinasi yang amat signifikan amatlah diperlukan untuk mempercepat pengurangan beban kesehatan di kelompok dan faskes.

“Misalnya jika kapasitas vaksinasi kita hanya 100. 000 orang per hari, dengan target 181, 5 juta karakter, maka diperkirakan butuh periode lima tahun itu melakukannya. Terlalu lama, ” kata pendahuluan Iqbal.

Mengapa capaian rendah?

Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, menuturkan salah satu tantangan melaksanakan vaksinasi masif adalah total vaksin.

“Tantangannya saat tersebut ialah memastikan jumlah vaksin yang tersedia sesuai dengan jumlah target vaksinasinya, ” ujarnya.

Sejauh ini, negeri sudah menerima vaksin Sinovac dari China sebanyak 38 juta dosis. Sebanyak 35 juta dalam bentuk bulk (bahan baku) dan 3 juta dalam bentuk vaksin yang sudah jadi.

Bahan baku itu selanjutnya diproses di PT Bio Farma menjadi vaksin jadi. Hingga kini, tercatat kira-kira tujuh juta vaksin siap yang sudah beredar pada masyarakat.

Pemerintah mengutarakan akan menerima total 185 juta dosis Sinovac, seraya berupaya mengadakan vaksin lain, seperti Pfizer, Astra Zeneca, dan Novavax.

Yang jadi prioritas vaksinasi pemerintah maka saat ini adalah tenaga kesehatan, pekerja publik, dan warga lansia. Sementara tersebut, vaksinasi lansia, baru mampu dilakukan di ibu kota provinsi saja.

Resi mengatakan pemerintah akan membina vaksinasi lebih fleksibel ke depannya.

“Pemerintah langsung berupaya menjadikan vaksinasi itu lebih fleksibel dengan memasukkan titik pelayanannya, yaitu diperluas tidak hanya di ibukota provinsi, ” ujarnya.

Di sisi lain, Iqbal Elyazar, kolaborator ilmuwan LaporCovid-19 menyorot masalah managerial yang menghambat pelaksanaan vaksinasi.

“Ada eksekusinya juga dengan harus menunggu perintah dahulu, lalu ada perubahan eksekusi prioritas orang-orang yang dapat vaksin di daerah-daerah, ” ujarnya.

Perubahan preferensi itu, katanya, terjadi dalam kasus pemberian vaksin di dalam tahanan KPK dan rumpun anggota DPR.

Dengan jalan apa mempercepat vaksinasi?

Pemerintah berupaya mengejar target vaksinasi dengan melakukan vaksinasi yang dikenal ‘gotong royong’, meski program ini dikritik lantaran dikhawatirkan membuka pintu komersialisasi vaksin.

“Untuk percepatan vaksin, khususnya kepada pekerja terbuka, maka upaya terkini dengan disusun pemerintah ialah vaksin gotong royong yaitu vaksin yang prosesnya akan dilakukan oleh swasta, namun langgeng di bawah pengawasan pemerintah.

“Perlu ditekankan bahwa vaksin gotong royong bukanlah vaksin mandiri sehingga langgeng gratis untuk target penerimanya, yaitu para pekerja, ” kata Wiku Adisasmito.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memakai data Pemilu yang dihimpun Komisi Penetapan Umum (KPU) untuk memperlancar proses vaksinasi.

Dalam penandatanganan MOU jarang kementerian dan KPU (02/03), Menteri Kesehatan Budi Gunadi membeberkan proses vaksinasi pada tenaga kesehatan yang sempat terhambat data domisili yang belum termutakhir.

Hal itu terjadi pada tenaga kesehatan yang alamatnya tercatat di Yogyakarta, tapi kini berdomisili di Jakarta.

“Jadi jatahnya dikasih ke Yogyakarta, begitu mau disuntik mereka ngomel karena tinggal di Jakarta kok disuruh pulang ke Yogya.

“Itu adalah contoh problem pertama karena data tidak update , ” ujarnya.

Penelusuran dan tes

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengesahkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan negeri terkait vaksinasi.

Namun, dia mengatakan program vaksinasi pun tak akan berhasil tanpa pelaksanaan protokol kesehatan, yang disebutnya 3M (memakai kedok, menjaga jarak, dan mencuci tangan), juga peningkatan 3T (testing, tracing, treatment) .

“Vaksinasi akan gagal kalau proses tracing dan testing tak kuat, ” ujarnya.

Terkait penelusuran, pemerintah sudah berupaya menambah jumlah aparat pelacak kontak hingga 30 kontak dalam satu kasus, sesuai standar WHO.

Dante mengatakan pemerintah bakal fokus membenahi kekurangan pada bidang penelusuran ini.

“Kita gunakan tracer (penelusur) yang lebih banyak sedang. Kira-kira 80. 000-100. 000 Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader-kader puskesmas untuk membantu proses tersebut di hulu [untuk] mencari kontak baik orang yang belum terdiagnosis, ” kata Dante.

Menurutnya, hal itu penting untuk mendeteksi orang terkena yang belum mengalami fakta berat, sehingga angka mortalitas pun akan berkurang.