Terjemahan kemenangan Joe Biden bagi penyelesaian kasus HAM di Indonesia, jarang harapan dan pragmatisme ekonomi-keamanan pada kawasan

Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat (AS) memberikan tumpuan atas perlindungan dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam dunia, khususnya di Indonesia, logat aktivis HAM di Indonesia.

Beberapa masalah yang menjadi pokok di Indonesia, kata aktivis, adalah pelanggaran HAM masa lalu dengan melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pelanggaran HAM di Papua, dan isu lainnya.

Senada, keluarga target hilang berharap AS di kolong kepemimpinan Joe Biden dapat kembali menggaungkan isu penegakan HAM di dunia yang meredup empat tahun di bawah Donald Trump.

Departemen Luar Negeri RI belum mau berkomentar terkait hal tersebut.

Sementara bagian DPR dari Komisi l mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM masa berarakan tidak ada kaitan dengan AS, karena merupakan masalah dalam jati Indonesia yang kuncinya ada pada keinginan politik.

Joe Biden yang diusung oleh Partai Demokrat – golongan yang memiliki perhatian serius kepada isu HAM- menyebut terdapat 4 prioritas kerjanya mulai dari pengerjaan Covid-19, pemulihan ekonomi, penegakan urusan HAM seperti kesetaraan rasial dan perubahan iklim.

“Harapan antara PEDOMAN dan Prabowo”

Ikatan Keluarga Orang Hilang Nusantara (IKOHI)—kumpulan para korban dan rumpun korban yang diculik dan hilang pada 1997 hingga 1998—menyambut elok terpilihnya Joe Biden sebagai pemimpin AS karena diharapkan dapat mengembalikan perjuangan dalam menegakkan HAM pada dunia, termasuk di Indonesia.

“Demokrat sangat concern dengan isu HAM, jadi bisa mengingatkan negara-negara seperti Nusantara untuk meratifikasi instrumen HAM serta menyelesaikan masalah HAM masa morat-marit, seperti penghilangan paksa, ” logat Sekjen IKOHI, Zaenal Muttaqin, zaman dihubungi BBC News Indonesia, Senin (09/11).

Joe Biden, lanjut Zaenal, diharapkan juga bisa mencabut kembali visa yang diberikan AS dalam tadbir Donald Trump kepada Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, karena diduga terlibat pelanggaran HAM masa berantakan.

Prabowo ditolak masuk AS sejak tahun 2000 dan salah satu di antara jenderal lain yang pernah ditolak masuk AS, seperti Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo, Letnan Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.

Pegiat HAM dari hakasasi. id , Yati Andriyani, berharap dengan terpilihnya Biden maka visa Prabowo dicabut kembali.

“Sebagai bentuk penghormatan HAM, keberpihakan dan perlindungan bagi para objek dan keluarga korban dan penegakan terhadap prinsip anti impunitas. Membenarkan para terduga pelaku kejahatan kemanusiaan di Indonesia dan Timor Leste tidak lagi diberikan visa lawatan ke AS, ” kata Yati.

Kaidah Leahy

Akhir Oktober lalu, Prabowo diundang Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, ke Dephan AS di Pentagon untuk menyusun kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.

“Saya tidak tetap mereka (Demokrat dan Biden) mau mengundang Menhan Prabowo lagi ke AS karena bertentangan dengan Leahy Law , ” kata Andreas Harsono dari Human Rights Watch di Indonesia.

Asas Leahy mengatur larangan bantuan militer AS kepada pasukan keamanan negara asing yang melakukan pelanggaran HAM berat dengan impunitas.

Andreas menambahkan, Biden berjanji di awal pemerintahannya akan fokus pada empat isu utama, yaitu perubahan iklim, paritas rasial, pemulihan ekonomi dan pengerjaan Covid-19.

Pokok tersebut tidak hanya akan berpengaruh bagi domestik AS, namun serupa dunia, tambah Andreas.

“Untuk di Indonesia, saya prediksi akan berpengaruh pada RUU KUHP di Indonesia yang banyak pasal-pasal baru rasial dan sektarian. Pasal penodaan pegangan yang naik dari 1 menjadi 6 pasal, kriminalisasi hubungan pada luar nikah laki- perempuan, maupun homoseksual. Itu akan ada di radar pemerintahan Biden, ” sebutan Andreas.

“Lalu pada perlindungan dan penanganan pelanggaran HAM di Papua selalu. Tapi dengan syarat, isu-isu itu dinaikan dan menjadi perhatian universal sehingga semua sadar dan ingat, ” katanya.

Pengabaian semakin jelas

Senada dengan itu, peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, menyebut dalam beberapa waktu terakhir, pengabaian HAM di Indonesia semakin jelas.

“Kebebasan sipil dipertentangkan dengan obsesi pemerintah untuk menggenjot pendirian infrastruktur dan melanggengkan kepentingan tanduk semata. Politik kompromis kerap dilakukan untuk menjaga “stabilitas” politik & kekuasaan pemerintah.

HAM kerap menjadi komoditas dalam tiap pidato presiden, namun pada praktiknya jauh membakar dari api. Legitimasi atas pembungkaman kebebasan sipil makin marak berlaku, ” katanya.

Pragmatisme ekonomi serta keamanan

Namun pengamat hubungan internasional dibanding Universitas Parahyangan, Sukawarsini Djelantik, menilai berbeda. Penyelesaian pelanggaran HAM tidak akan menunjukkan perubahan.

Alasannya karena, AS melihat Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik dibanding kaca mata pragmatis.

“Kebangkitan China, dari ekonomi dan militer, ketegangan di laut China Selatan, menghasilkan kepentingan AS terbelah dan menjadi pragmatis ke Indonesia, sehingga akan mengesampingkan isu pelanggaran HAM menetapkan kerja sama ekonomi dan keamanan di kawasan, ” kata Sukawarsini.

“Ini sudah dibuka [visa dan kerja sama dengan Prabowo] saya rasa mustahil GANDAR tiba-tiba berbalik, pasti tidak akan segampang itu. Jadi saya tahu AS tidak akan menerapkan hukuman tegas lagi ke Indonesia melihat perkembangan dan kepentingan AS dalam kawasan, ” katanya.

Senada dengan itu, pegiat HAM dari hakasasi. id , Yati Andriyani, mengakui, meskipun Partai Demokrati dikenal progresif memperjuangkan isu HAM namun tidak akan berdampak langsung secara pasti dan progresif pada ke Indonesia.

“Karena isu HAM terganjal dengan alasan politik dan ekonomi. Sehingga kebijakan Biden atas situasi penegakan HAM di Indonesia mungkin tidak akan terlalu progresif, ” sebutan Yati.

Kemauan politik

Kementerian Luar Negeri Nusantara belum mau berkomentar terkait hal ini.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menyebut kemenangan Joe Biden tak berdampak pada perlindungan dan penuntasan pelanggaran HAM di Indonesia.

“AS juga dua-tiga kaki, multi kaki. Kalau ada kepentingan dia berpihak, kalau tidak ya tidak miring. Jadi kenapa harus bergantung di luar negeri? Dan AS, urusannya apa dengan masalah HAM dalam Indonesia? ” kata Effendi.

Effendi mengisbatkan, penuntasan masalah HAM di Indonesia seperti penghilangan orang paksa, kesusahan Semanggi 1 dan 2, serta pelanggaran lainnya berada di tangan presiden Indonesia – mau dijalankan atau tidak.

“Saya ketua Pansus Orang Hilang dan Penghilangan Paksa, telah keluar rekomendasi, sampai final, paripurna, tinggal diketok presiden. Yang ada? Sampai sekarang tidak jalan. Oleh sebab itu kenapa AS jadi alasan? Bersetuju Demokrat dan Republik menang, benar mereka peduli sama Indonesia? Tidak lah, jangan terlalu ge-er, ” katanya.

Menurutnya, berlarutnya penanganan pelanggaran HAM masa lalu akibat dari tak adanya kemauan politik pemerintah, tercatat Presiden Joko Widodo.

“Coba suruh [Jokowi] jawab, sungguh sudah selesai? Mana yang diselesaikan? Tidak ada. Jadi masalah itu kuncinya di political will . Mau atau tidak Presiden Jokowi ambil itu sesuai janji kampanyenya?

“Itu [menuntaskan kasus HAM] lebih bagus, lebih berangkat yang diwariskan, dari pada meninggalkan Omnibus Law. Wariskanlah bahwa pada 10 tahun pemerintahan memang terang dan tidak ada penyelesaian dengan tertunda, ” kata Effendi.