Tersangka dugaan eksploitasi seksual anak dilantik jadi bupati, Komnas Perempuan mengambil pemerintah evaluasi di tengah lebih dari 100 laporan kekerasan erotis melibatkan pejabat publik

Persen Nasional Anti Kekerasan Terhadap Hawa meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi terkait pengangkatan simpulan kekerasan seksual terhadap anak menjelma pejabat sementara bupati Buton Utara, di tengah laporan lebih lantaran 100 kekerasan seksual melibatkan penguasa publik.

Langkah pengangkatan Ramadio menjelma bupati di kabupaten Sulawesi Tenggara itu, menurut Komnas perempuan serta pendamping korban dari Yayasan Lambu Ina, merupakan perilaku diskriminatif serta impunitas pejabat publik yang terpikat kasus hukum.

Pemerintah kabupaten tidak berkomentar banyak namun Kementerian Dalam Kampung menilai keputusan itu telah bertemu dengan undang-undang peraturan pemerintah daerah.

Bersandarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 hingga awal 2020 sudah terjadi 115 kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik.

Komnas Hawa dan Yayasan Lambu Ina serupa mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penahanan terhadap Ramadio yang hingga kini masih sunyi padahal telah ditetapkan sebagai simpulan sejak 23 Desember 2019 lulus.

Dalam kasus tersebut, tante target, TB, yang didakwa sebagai medium atau mucikari antara korban & tersangka Ramadio, telah divonis enam tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Raha, serta diperberat menjadi sembilan tahun sebab Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan kasus Ramadio adalah urusan pribadi dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tidak mau terlibat didalamnya.

Kemendagri menjelaskan keputusan pengangkatan Ramadio sudah sesuai dengan UU Pemerintah Kawasan, yaitu ketika kepala daerah berhalangan tetap maka otomatis akan diserahkan kepada wakil bupati sebagai pelaksana tugas.

Ditambah lagi, Kemendagri tak dapat mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.

Kemendagri akan mendarat tangan jika terjadi kekosongan bagian kepala daerah, yaitu di era Ramadio telah ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 mematok awal 2020 telah terjadi 115 kekerasan seksual kepada perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Dari jumlah itu, 26 kasus dilakukan perseorangan aparatur sipil negara (ASN), 20 kasus oleh oknum polisi, 16 kasus oleh oknum guru & 12 kasus oleh oknum tentara.

Lebih luas dari itu, kekerasan seksual yang menimpa anak hawa terjadi peningkatan 65% dari tarikh 2018 sebesar 1. 417 urusan menjadi 2. 341 kasus dalam tahun 2019.

Diskriminasi dan impunitas pada pejabat publik

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, penanganan kasus dugaan tindak pidana eksploitasi seksual anak yang kini hampir satu tahun dengan tersangka Ramadio menunjukan “perlakuan diskriminatif penegakan hukum serta impunitas” bagi pejabat publik.

“Ada pengistimewaan dan impunitas kepada besar daerah ketika terjerat kasus norma karena untuk dilakukan pemeriksaan & penahanan perlu izin dari Mendagri [kabupaten- kota] dan presiden [gubernur], ” kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Selasa (29/09).

“Dan menunjukan diskriminasi selalu, tidak ada persamaan di depan hukum. Bagaimana satu tersangka [TB] sudah dipidana, akan tetapi terduga pelaku yang melakukan memakai tidak ditahan bahkan kini menjabat sebagai Plt, ” tambah Siti.

Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Wilayah menyebutkan, tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan memerlukan persetujuan terekam dari presiden dan menteri (Menteri Dalam Negeri). Aturan itu, logat Siti Aminah, yang menjadi perintang dilakukannya penahanan.

“Untuk itu awak minta Mendagri turun tangan dengan melakukan evaluasi pengangkatan Plt & mengeluarkan izin tertulis kepada penegak hukum sehingga penahanan bisa dikerjakan. Kami khawatir jika menjabat Plt maka tersangka memiliki kekuatan yang lebih untuk menggunakan relasi jaringan kekuasaan dalam menjauhkan pemenuhan kesamarataan bagi korban, ” kata Siti Aminah.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra juga menyayangkan barang apa yang ia sebut “perlakuan khusus” kepada Ramadio karena, berangkat sejak kasus-kasus lain, aparat penegak adat selalu melakukan penahanan dengan segera kepada terduga pelaku kekerasan seksual anak, apalagi ancaman pidananya pada atas lima tahun penjara.

“Ini melukai perjuangan perlindungan anak di Nusantara. Kalau hanya masalah teknis administratif tentu itu bisa diselesaikan. Sapa pun yang cukup bukti kudu ditahan, jangan kasus ini menjelma preseden buruk dengan adanya perlakukan khusus bagi pelaku ketika bersumber dari pejabat publik, ” sebutan Jasra.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Maza mengukuhkan Ramadio sebagai Plt bupati Buton Utara, Jumat (25/09), karena Bupati Abu Hasan menganjurkan diri kembali sebagai calon besar daerah dalam Pilkada 2020 mendatang.

Dampak berlapis diderita korban

Pendamping korban EV, dari Yayasan Lambu Ina, Yustina Fendrita mengatakan, berlarutnya proses patokan terhadap terduga Ramadio menyebabkan objek menerima dampak berlapis.

“Proses telah hampir setahun, pelaku tidak ditahan, justru mendapat hak istimewa menghirup udara bebas, dan mendapat wahana dari negara dan hak luar biasa sebagai pejabat, sementara korban semakin berlapis penderitannya, ” kata Yustina.

Yustina mengatakan penderitaan berlapis dengan dialami korban yaitu, kekerasan seksi dan trauma berkepanjangan yang pelik dipulihkan. Kemudian, korban juga mendapatkan sanksi dan stigmatisasi sosial sejak beberapa masyarakat karena dianggap jadi penebar aib komunitas.

“Korban di- bully di sekolah sehingga berhenti sekolah, tokoh kebiasaan sekitar memaksa korban menikah tapi korban menolak sehingga sempat tercampak dari kampung halamannya, ” sekapur Yustina.

Menurut Yustina, polisi telah melimpahkan berkas tersangka Ramadio ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Pemkab Buton Utara: Itu masalah awak

Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan, kasus Ramadio adalah perkara pribadi. Pemkab Buton Utara tidak mau masuk dan terlibat di dalamnya.

“Iya, kalau masalah tersebut tidak bisa saya sampaikan Pak, karena memang itu urusan awak pak. Ya urusan pribadi, ” kata Asrif Atmin kepada kuli Darul Amri di Sulawesi dengan melaporkan kepada BBC News Nusantara, Selasa (29/09) sore.

“Saya juga tak terlalu masuk ke situ. Perkembangan (kasus) itu biasa-biasa Pak, sebab urusan pidana atau apa, ” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Biro Norma Pemprov Sulawesi Tenggara Kamari dengan dihubungi, tiba-tiba menutup telepon setelah ditanya terkait kasus tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Aries Elfatar mengatakan kasus tersangka Ramadio telah tahap dua atau penyerahan simpulan dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum Kejari Muna.

“Silakan penyungguhan kepada mereka, ” tambah Aries.

Kemendagri: Keputusan Plt sesuai UNDANG-UNDANG Pemda

Staf Istimewa Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, menilai keputusan melantik Ramadio sebagai Plt Bupati Buton Utara telah sesuai dengan UU Pemerintah Wilayah.

“Di UU Pemda khususnya Perkara 65, ketika bupati berhalangan pasti maka menjadi hak privilege dari wakil bupati untuk naik otomatis menjadi Plt, ” kata Kastorius.

Terkait dengan status tersangka Ramadio, Kastorius mengatakan, masih diperbolehkan oleh UNDANG-UNDANG untuk menjabat sebagai Plt.

“Kecuali yang bersangkutan ditahan dan menjelma terdakwa, maka tidak boleh diangkat. Kita tidak bisa mencampuradukkan metode hak yang melekat diatur UU dalam sistem pemerintahan daerah dengan kasus hukum.

“Jika kemudian yang terlibat ditahan atau menjadi terdakwa & terjadi kekosongan jabatan, maka di situ kami [Kemendagri] masuk, ” kata Kastorius.