TKI di Malaysia disiksa, ‘luka sayat dan bakar di sekujur tubuh’ – mengapa kekerasan terus berulang?

Pemerintah Indonesia memanggil Duta Gede Malaysia di Jakarta dan memberikan kecaman menyusul kasus penyiksaan TKI di negeri jiran itu tetap berulang.

Kementerian Luar Kampung RI mengatakan tengah mendorong perhimpunan kembali nota kesepakatan antara perut negara terkait penempatan buruh migran yang lebih aman.

Kecaman serupa disampaikan Koalisi Reformasi Hukum Ketenagakerjaan (LLRC) yang berbasis di Malaysia kepada pemerintah setempat untuk menuntaskan serta menghentikan kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran.

Protes Indonesia disampaikan mencuaikan Dubes Malaysia di Jakarta pada Kamis (03/12), menyusul terungkapnya kejadian penyiksaan seorang TKI berinisial MH di Kuala Lumpur, yang diduga disiksa majikannya.

“Kita mengecam berulangnya kembali kasus-kasus penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya yang ada dalam sektor domestik, ” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Dasar Indonesia dari Kementerian Luar Jati RI, Yudha Nugraha, kepada BBC News Indonesia, Kamis (03/12).

Yudha mengatakan saat ini MH dalam perihal “stabil dan semakin membaik” serta sedang menjalani perawatan di Panti Sakit di Kuala Lumpur.

Kemenlu juga telah menyewa pengacara untuk memantau jalan hukum bagi tersangka yang merupakan majikan dari MH.

“Berdasarkan informasi dari Duta Besar Malaysia, bilamana kita panggil, yang bersangkutan dikenakan pasal Undang anti-trafficking , ” kata Yudha.

MH, 26 tahun, yang bekerja sebagai bujang rumah tangga diselamatkan, pada Selasa (24/11) dari penyiksaan majikannya.

Bersandarkan keterangan dari BWI-Malaysian Liaison Council (BWI-MLC), pihak berwenang menemukan target dengan kondisi mengerikan dengan luka di sekujur tubuh.

Selain sayatan pisau di arah dagu dan telapak tangannya, tempat juga mengalami luka bakar di wajah, badan, kaki kiri & dada.

“Pekerja rumah tangga ini disiksa hampir tiap hari oleh majikan, bahkan ditelantarkan di luar sendi selama delapan hari tanpa diberi makan, ” kata Direktur Regional BWI, Apolinar Tolentino dalam petunjuk persnya.

“Ini hanya salah satu sejak banyak contoh kekerasan pekerja sendi tangga yang terjadi di Malaysia, ” lanjut Apolinar.

Benda-benda yang dipercaya digunakan majikan untuk melakukan kekerasan terhadap PRT seperti pisau, tangga kayu, gunting, kursi, tongkat rotan, dan pot telah disita pihak berwenang untuk membantu penyelidikan itu. Korban saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kuala Lumpur.

Federasi Reformasi Hukum Ketenagakerjaan (LLRC) yang mengambil bagian dari tim advokasi kasus ini telah mengeluarkan pemberitahuan kepada pemerintah Malaysia untuk memperhatikan kasus kekerasan yang berulang terhadap buruh migran.

“Kita menunggu respon lantaran kerajaan (pemerintah) Malaysia. Sebab rumor seperti ini, bukan satu rumor yang luar biasa, senatiasa legal (selalu terjadi). Meskipun kita silakan beberapa tekanan kepada kerajaan, tetapi kasus ini masih berlaku, ini yang kita tak puas sebal, ” kata Wakil Ketua LLRC, Gopal Kishnam kepada BBC News Indonesia, Kamis (03/12).

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari lain

Mengapa kejadian penyiksaan TKI di Malaysia tetap terjadi?

LLRC mencatat buruh migran yang bekerja di sektor domestik dari sejumlah negara seperti Nusantara, Filipina, dan Vietnam di Malaysia sebanyak 300. 000 orang.

Dari ratusan ribu orang tersebut, lembaganya kesulitan untuk memantau masalah ketenagakerjaan di dalam rumah nikah.

“Masalahnya kalau mereka kerja di company (perusahaan), dan mereka semuanya kumpul di suatu tempat, apa-apa kesalahan dapat kita tahu, tapi sebab mereka ini kerja dalam panti, ” kata Gopal.

Selain itu, menurutnya proses hukum terkait kasus kebengisan terhadap buruh migran di Malaysia terkesan lambat ditangani. “Masalahnya law enforcement yang mana sangat lambat. Kita buat laporan kepada polisi, itu ini lambat betul , ” lanjut Gopal.

Direktur Perlindungan WNI serta Badan Hukum Indonesia dari Departemen Luar Negeri RI, Yudha Nugraha, mengatakan pengawasan buruh migran Nusantara di luar negeri, termasuk kepalang jawab dari perusahaan penempatan pelaku migran (P3MI).

P3MI, kata Yudha, harus terus menerus memantau buruh dengan mereka kirim ke luar daerah.

“Ini bukan mengirimkan barang, itu mengirimkan manusia. Jadi ketika sudah selesai dikirim, bukan lantas tak dimonitor, itu tetap tanggung berat P3MI untuk selalu memonitor, ” katanya.

Untuk memutar video tersebut, aktifkan JavaScript atau coba dalam mesin pencari lain

Momentum Memperbarui Nota Suara

Di sisi lain, Kemenlu serupa menjadikan momentum kasus MH jadi peringatan mengenai pentingnya membangun jalan aman untuk migrasi pekerja migran dari Indonesia ke Malaysia.

Nusantara dan Malaysia telah memiliki Nota Kesepakatan (MoU) mengenai penempatan pekerja migran sektor domestik, namun telah kadaluarsa pada 2016. MoU ini berisi tentang teknis perlindungan pekerja migran di Indonesia.

“Ini menjadi urgensi Indonesia mendorong agar segera dilakukan percepatan proses negosiasi, agar lekas dapat disepakati MoU yang pertama mengenai penempatan dan perlindungan praktisi migran kita, ” kata Yudha.

Tatkala itu, Ketua Pusat Kajian Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, memperhitungkan kasus kekerasan terhadap buruh migran sektor domestik di Malaysia tetap terjadi karena negara tersebut belum menandatangi ratifikasi Konvensi Pekerja Migran.

Menurut Anis, hal ini dengan membuat aturan-aturan ketenagakerjaan tidak miring kepada buruh migran.

“Dari sisi itu komitmennya terhadap perlindungan pekerja langka itu memang masih dipertanyakan, ” kata Anis.

Selain segera mendorong MoU baru dengan Malaysia, Anis selalu meminta pemerintah Indonesia memberikan pelestarian dan perawatan trauma kepada objek. Sebab, kata dia, proses persidangan nanti juga sangat tergantung dibanding mental dan kesiapan korban untuk bersaksi di persidangan.

“Karena semua objek punya kondisi berbeda dalam menghadapi proses hukum. Ada yang jadi ada yang mereka traumatik, tak siap. Ini yang harus dipersiapkan pemerintah untuk kesaksiannya, menjadi corong bukti (di persidangan) yang sginifikan, ” kata Anis.

Sebelum kasus MH, selalu terdapat kasus penyiksaan TKI Adelina Lisau di Penang hingga meninggal pada 2018.

Pelakunya dibebaskan pengadilan, bakal tetapi proses hukumnya masih berlaku di tingkat banding di Mahkamah Persekutuan.

Dalam kasus penyiksaan lainnya, yaitu TKI Suyanti Sutrisno, pelakunya, Datin Rozita, akhirnya kembali dijerat pada penjara.