UNDANG-UNDANG Omnibus Law: Presiden Jokowi menganjurkan ke Mahkamah Konstitusi, buruh dan aktivis minta perppu, apa ustaz tengahnya?

Sejumlah elemen umum sipil menolak ajakan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan uji bahan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Omnibus Law Membikin Kerja.

Mereka memilih untuk melakukan demonstrasi turun ke jalan untuk mendesak Jokowi segera melahirkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembatalan UU Cipta Kerja.

Tetapi permintaan itu kata pengamat kaidah tata negara sulit dipenuhi sebab akan menjatuhkan wibawa dan kehormatan pemerintah sebagai pengusul UU Membangun Kerja, sehingga solusinya adalah penerbitan perppu penundaan, bukan pembatalan.

Aliansi Aliran Rakyat Indonesia bersama Kongres Koalisi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) akan melakukan demo dari 20-22 Oktober 2020.

Tiga puluh dua konfederasi buruh yang berafiliasi secara KSPI Said Iqbal juga akan melakukan demonstrasi walaupun belum ditentukan jadwalnya.

Beberapa kelompok ormas Agama islam juga menyatakan akan berdemonstrasi.

Pada keadaan Senin (12/10), terjadi beberapa ulah demo di beberapa tempat yang melibatkan buruh, mahasiswa dan kelompok masyarakat, seperti dilakukan oleh Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) di Medan, Aliansi Gerakan Kaum di Makassar, Komite Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dalam Jakarta, dan beberapa tempat asing seperti di Palembang, Bandung.

Desakkan perppu pencabutan UU Cipta Kegiatan

Gabungan buruh, masyarakat, dan mahasiswa menyatakan akan terus melakukan aksi pertunjukan hingga pemerintah mengeluarkan perppu penghapusan atau pembatalan UU Cipta Kerja.

Ahli Bicara Aliansi Gerakan Rakyat Makasar Rizki Anggriana mengatakan, “Kami dibanding organisasi buruh, tani, nelayan, mahasiswa, pelajar tidak akan berhenti melangsungkan aksi untuk menuntut rezim hari ini pemerintah dan DPR buat mencabut UU Omnibus Law. ”

Dalam Sumatera Utara, Akumulasi Kemarahan Pekerja dan Rakyat atau AKBAR berdemo meminta Jokowi mengeluarkan perppu, Senin (12/10).

“Kami kembali turun ke jalan agar Omnibus Law dibatalkan. Persoalannya bukan pesangon, status PKWT, karyawan tetap semata, tapi tersebut bentuk pengkhianatan cita-cita NKRI. UNDANG-UNDANG ini akan menjual Indonesia dan isinya kepada investor dan kepentingan kaum modal internasional, ” prawacana Martin Luis, seorang wakil pekerja.

Senada, Komite Nasional Pembaruan Pertanian (KNPA) meminta presiden menerbitkan perppu, “karena UU berbahaya, sangat liberal, bahkan ultra neo liberal sebab mengukuhkan kapitalisme agrarian di Indonesia, ” kata perwakilannya Dewi Bintang.

Kemudian, dari Fraksi Rakyat Nusantara, Asfinawati mengatakan jika UU Membikin Kerja dilaksanakan maka akan mendatangkan Indonesia kembali ke masa Sistem Baru.

“Demokrasi sedang bergerak tertinggal, hukum dibuat untuk mengatur hajat penguasa, mendisiplinkan dan merampas hak rakyat seolah-olah legal padahal gelap akibatnya kesejahteraan berkurang, kebebasan berbahasa hilang. Selamat tinggal demokrasi, kita resmi masuk ke dalam Neo Orde Baru, ” kata Asfinawati.

Kelompok masyarakat tersebut yang tergabung dalan Jejaring Gerakan Rakyat mengancam akan melakukan demo besar lantaran 20-22 Oktober.

Lalu, 32 konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan menyelenggarakan demonstrasi dan mendesak dikeluarkannya perppu ( executive review ) atau pembahasan ulang dalam DPR ( legislative review ).

“Kami minta dikeluarkan perppu, walaupun presiden sudah tidak berkenan, atau legislative review , melakukan uji legislasi, ” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Menolak ke MK, mengapa?

Ketua Konvensi Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, menolak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Bagaimana mungkin rakyat dipaksa mengikuti jalur hukum tapi pembentukan UU sendiri tidak taat kaidah. Dari awal, pembahasan UU ini tidak terbuka, partisipasi publik minim, maka kita sebut cacat modus dan cacat hukum, ” sebutan Nining.

Arif Minardi, Ketua Ijmal Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengatakan, serikat pekerja menyangsikan hasil yang akan diputuskan di dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“Kita was-was di MK. Terus nyata saja, kami curiga MK tak netral maka kami akan mendarat aksi untuk menuntut UU tersebut dicabut, ” kata Arif.

Dalam tambah lagi, Presiden KSPI Said Iqbal juga memprediksi kecilnya peluang mendapatkan keadilan di MK.

“Kami dapat info ada beberapa kawanan mau mengajukan uji materi klaster ketenagakerjaan ke MK. Jangan-jangan ikatan ini akan membuat dalil urusan lemah sehingga kalah, dan menolak permohonan juga karena mengajukan kausa yang sama, itu berbahaya sekadar. Kami membaca pola itu, ” kata Said.

Terkait tudingan itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Pagi buta Laksono menegaskan “mengajukan perkara ke MK bukan semata-mata utk mengaduk-aduk menang, melainkan mencari dan menemukan keadilan, ” katanya.

Di MK, introduksi Fajar, seluruh pendapat dan argumentasi konstitusional diberi ruang di persidangan dan putusan MK bergantung di argumentasi yang dibangun para bagian, alat bukti, dan keyakinan ketua.

“MK dapat menegaskan keadilannya sendiri berpatokan konstitusi, yang mungkin tak sepaham dengan harapan pemohon. Situasi tersebut harus dipahami sebelum mengajukan tuntutan. Mengajukan perkara ke MK berarti memercayakan sepenuhnya MK untuk mengadili, jadi apapun putusannya kelak, pada nama hukum dan konstitusi, seluruh pihak harus menghormatinya, ” katanya.

Sebelumnya, Kepala Joko Widodo mengatakan, “ketidakpuasan kepada Undang-Undang Cipta Kerja” dapat disalurkan melalui uji materi ke MK.

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan semacam itu. Jadi kalau masih tersedia yang tidak puas dan menentang silakan diajukan uji materi ke MK, ” ujarnya setelah memimpin rapat terbatas secara virtual “tentang undang-undang Cipta kerja bersama rangkaian pemerintah dan para gubernur”, Jumat (09/10).

“Saya perlu tegaskan pula Peraturan Cipta Kerja ini memerlukan penuh sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan tampak PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan. ”

“Pemerintah membuka dan mengundang masukan dari bangsa dan masih terbuka usulan-usulan & masukan dari daerah-daerah, ” tambahnya.

Pemerintah: Tidak ada alasan berdemo teristimewa

Pekerja Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, mengatakan tidak ada lagi alasan untuk melakukan demo UU Cipta Kerja.

“Tidak tersedia legitimasinya karena ada jalur dasar ke MK yang bisa diikuti, dan mereka bisa ikut di perumusan rancangan peraturan pemerintah, anak dari UU itu, ” sirih Dita.

Ia pun menegaskan tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan perppu pembatalan UU Cipta Kerja.

“Kalau minta dihapus kan sama saja all or nothing , tidak bisa begitu, tidak fair karena UU ini tidak hanya mengurus ketenagakerjaan tapi pula sektor penting lain, ” katanya.

Untuk itu, Dita menghimbau agar kelompok berpartisipasi membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP), turunan dari UU Membangun Kerja, dibandingkan berdemo.

“Instruksi presiden membahas RPP jadi areannya sudah beda, bukan lagi bahas pasal dalam UU tapi pasal di RPP. Jangan ditarik mundur, mari maju ke depan, kami menunggu serta bisa rapat penyusunan minggu ini, ” katanya.

Apa jalan tengahnya?

Pakar adat tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menjelaskan dekat tidak mungkin Jokowi mengeluarkan perppu pembatalan karena UU Cipta Kerja merupakan usulan dari pemerintah tersebut sendiri.

“Pertama, kalau dibatalkan maka wibawa kehormatan pemerintah dan DPR akan jatuh, kedua pembatalan hendak menyebabkan hal-hal yang baik pada Omnibus Law menjadi hilang sepadan sekali, ” katanya.

Untuk itu, Asep menawarkan jalan tengah, yaitu dikeluarkannya perppu penundaan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

“Keluar perppu penundaan, misal satu tahun, untuk dilakukan review balik, didiskusikan lagi. Dan ada untungnya juga, pertama, pilkada takutnya terhambat karena khawatir akan diboikot umum kalau pemerintah terus bergeming tak melakukan perubahan, ” kata Asep.

Kedua, lanjutnya, UU ini mampu dipersiapkan dan dipublikasikan kembali lebih matang dan menemukan jalan utama.

“Ketiga, waktu membuat aturan pelaksanannya juga lebih leluasa, bayangkan saat ini dalam waktu tiga bulan mesti dibuat PP dan Perpres, di tengah demo yang menguras tenaga dan pikiran pemerintah, kan tidak realistis, ” katanya.