Urusan Djoko Tjandra: Buron kasus korupsi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi soal buron

Kejaksaan Agung didesak proaktif menyuplai identitas buron dalam daftar pencarian orang (DPO) ke berbagai instansi pemerintahan, termasuk lembaga di tingkat paling bawah seperti kelurahan.

Kejagung belakangan dikritik karena buron kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut sempat kembali ke Indonesia dan mengurus KTP elektronik di Jakarta.

Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Asep, menyebut Djoko Tjandra belum lama ini datang ke kantornya untuk mengurus e-KTP. Djoko, kata dia, datang untuk penjepretan wajah dan rekaman sidik jari.

“Nomor induk kependudukannya masih tercatat di catatan biasa kelurahan kami. Salah satu sarana pembuatan e-KTP, yang bersangkutan kudu merekam wajah dan sidik jari. Itu tidak bisa diwakilkan, ” ujar Asep via telepon, Selasa (07/07).

Proses pengerjaan e-KTP Djoko disebut sah & selesai dalam satu hari. Kelurahan Grogol Selatan membantah mengistimewakan Djoko. Petugas di meja depan mereka klaim tak mengetahui sosok buron itu.

Dalam keterangan sebelumnya, tim kuasa hukum Djoko Tjandra mengakui kliennya sempat berada pada Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun dia kini disebut tengah berobat di Malaysia.

Djoko Tjandra sudah menjadi buron Kejaksaan Agung semenjak tahun 2009. Saat itu, mencuaikan putusan tahap peninjauan kembali, Majelis hukum Agung menyatakan Djoko bersalah dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, dan kasus tersebut diberitakan secara luas.

Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar pun menjelma rampasan negara.

Uang itu diterima perusahaan Djoko, yaitu PT Era Giat Prima dari Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Tetapi Djoko melarikan diri dan tak pernah menjalankan hukuman itu. Semenjak saat itu ia masuk DPO Kejaksaan Agung.

Baik vonis itu sudah berlalu dekat 12 tahun, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menyebut kejaksaan semestinya langsung menyebar dan mensosialisasikan identitas Djoko ke berbagai instansi pemerintahan.

‘Mirip’ kasus Harun Masiku

Jika upaya menangkap buron itu dilakukan kejaksaan, Ninik yakin Djoko bakal secara mungkin ditangkap saat mengurus e-KTP pada kelurahan.

“Kelurahan mengutarakan tidak tahu bahwa dia target. Seharusnya begitu dia masuk DPO, ada tindakan aktif untuk merembet pengumuman di lembaga pemerintahan maupun perbatasan, ” ujar Ninik saat dihubungi.

“Dibutuhkan posisi aktif kejaksaan untuk mempublikasikan orang-orang dalam DPO, baik di perlintasan wilayah maupun berbagai tempat terbuka melakukan aktivitas ekonomi dan baik, ” kata Ninik.

Ninik menilai peristiwa Djoko Tjandra tersebut mirip dengan dugaan keluar-masuknya Harun Masiku, buron KPK yang diduga terlibat dalam kasus suap komisioner KPU.

Awal Januari lalu, Harun diduga kembali ke Indonesia dari pelariannya di Singapura. Namun Direktorat Imigrasi mengklaim tak mampu mencatat data perlintasan Harun karena sistem informasi yang hancur.

“Isu Djoko tersebut menandakan koordinasi terkait buron yang sampai sekarang belum terselesaikan, ” kata Ninik.

“Pihak imigrasi adalah palang pintu belakang orang yang keluar-masuk Indonesia. Tengah kejaksaan punya kewenangan menangkap. Koordinasi ini perlu ditinjau kembali, ” tuturnya.

Juru Bicara Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, sebelumnya menyebut Djoko tidak pernah terekam masuk ke Indonesia.

Namun ia mengaku lembaganya menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pengawasan pada 13 Mei berserakan. Alasannya, interpol sudah menghapus kedudukan red notice untuk Djoko.

Arvin menyebut pihak imigrasi baru menerbitkan status cekal untuk Djoko, 27 Juni lalu, setelah kejaksaan memasukkan nama buron tersebut ke DPO.

Bagaimanapun, kejaksaan menyatakan akan terus bekerja sesuai dengan berbagai instansi untuk menangkap Djoko. Namun siasat mencokok buron tidak akan pernah diungkap ke publik, kata Juru Bicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono.

“Kami tidak tahu, apakah betul itu (yang buat e-KTP) dasar yang bersangkutan, ” ujarnya melalui telepon.

“Kalau kami sedang cari orang, tidak barangkali caranya kami buka. Prinsipnya ana mencari dan akan menangkap yang bersangkutan. Pasti kami bekerja sesuai dengan Imigrasi, ” kata Hari.

Pada 20 Juli mendatang, Djoko memiliki agenda menghadiri sidang PK di Pengadilan Jakarta Selatan. Dia sudah dua kali mangkir dalam sidang gugatan terhadap putusan MA yang memvonisnya bersalah.

Djoko tidak tetap menghadiri sidang tersebut. Namun kalau mangkir, gugatan PK yang diajukannya bakal gugur.