UU Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana kadar demokrasi Indonesia?

  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Momen satu tahun tadbir periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Motor HAM menyebut dalam satu tarikh terakhir, terjadi “resesi demokrasi” & pembungkaman kebebasan berpendapat. Namun pemerintah melalui Kantor Staf Presiden membantah tudingan tersebut.

Sementara pengamat politik lantaran Universitas Paramadina Hendri Satrio, memperhitungkan koalisi gemuk dalam periode kedua Presiden Jokowi disebut sebagai “pemerintahan terkuat yang pernah ada”, namun itu justru menciptakan “demokrasi terbatas” dalam kinerja satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

“Pasca reformasi ini adalah tadbir terkuat yang pernah ada. Oposisi tidak terlalu berperan banyak, makin sedikit sekali jumlahnya di dewan perwakilan rakyat dan pemerintah bisa bergerak hati dan semaunya karena dengan sokongan parkemen yang maksimal maka tidak ada tantangan yang berarti, ” ujar Hendri kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/10).

“[Oposisi] dari civil society pun bisa kala dibantah atau sering ditutup secara UU ITE, ” ujarnya, seraya menambahkan demokrrasi yang terbatas itu membuat kebebasan berpendapat menjadi redup.

Tenaga Ahli Kantor Staf Pemimpin Donny Gahrial Adian menegaskan pembungkaman atau terhadap “mereka yang berseberangan” tidak dilakukan atas nama kebijakan, melainkan “murni kasus hukum”.

Oligarki dan resesi demokrasi

Elemen mahasiswa dan pekerja kembali turun ke jalan pada sejumlah kota untuk berunjuk mengecap menentang Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa (20/10), bersamaan dengan saat satu tahun Presiden Joko Widodo menjabat dalam periode kedua pemerintahannya.

Seperti halnya dalam rangkaian demonstrasi sebelumnya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU Membikin Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law itu, dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Gelombang perlawanan UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial muncul di berbagai daerah sejak 6 Oktober hingga 16 Oktober lalu diikuti oleh massa dari elemen buruh, mahasiswa, siswi dan masyarakat

Yaysan Lembaga Bantuan Patokan Indonesia (YLBHI) menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup masyarakat

Salah satu contoh yang diangkat adalah pegesahan sejumlah undang-undang kontroversial seperti perbaikan UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK dan pengesahan UU Cipta Kerja.

“Dengan diketoknya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, maka paket agar oligarki semakin berkuasa di Indonesia sudah lengkap, ” kata Pemimpin YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulis.

Sedangkan pihak-pihak yang bertentangan dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah justru dikriminalisasi menggunakan UU ITE, pemblokiran akun media sosial, peretasan akun mereka yang kritis pada pemerintah, hingga pemadaman internet.

Kebengisan terhadap massa aksi juga langsung terjadi.

Berdasarkan data kepolisian per 13 Oktober 2020 tercatat 5. 198 peserta aksi yang ditangkap polisi.

Sementara, Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menyebut penerapan pasal karet dalam UU ITE dan kekerasan oleh polisi membuat Indonesia tidak hanya mengalami resesi ekonomi dalam tengah pandemi, namun juga resesi demokrasi,

“Penurunan kondisi demokrasi ini disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya penyempitan ruang masyarakat biasa, pola yang berulang terkait adat kekerasan dan pelibatan aparat keamanan dan pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran berat dan minimnya partisipasi public dalam implementasi proses demokrasi, ” kata Fatia dalam peluncuran petunjuk catatan Kontras atas kinerja satu tahun Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Senin (19/10).

Pengamat politik daripada Universitas Paramadina Hendri Satrio melahirkan kehadiran Undang-undang ITE “meminimalisir interpretasi demokrasi pada satu tahun tadbir Jokowi karena “diterjemahkan terlalu berlebihan”.

“Undang-undang ITE itu benar-benar menutup musyawarah mufakat dan meminimalisir arti demokrasi. Bila tidak suka gunakan UNDANG-UNDANG ITE. Itu yang menurut aku menjegal demokrasi dalam era Pak Jokowi, ” ujar Hendri.

Selain itu, keinginan pemerintah untuk memperhatikan suara rakyat, juga sangat kurang, kata Hendri.

Misalnya, dalam UU Cipta kerja yang dikeluhkan kawula yang berdemo adalah beberapa bagian pasal dalam UU setebal 812 halaman.

“Namun pemerintah tidak mencari jalan untuk mendengarkan bahkan cenderung melindungi dengan pernyataan ‘Kalau Anda tidak suka silakan judicial review ke MK’, ” jelas Hendri.

Tapi, tudingan-tudingan itu dibantah oleh Tenaga Mampu Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, yang menegaskan pembungkaman atau penahanan terhadap mereka yang bertentangan tidak dilakukan atas nama politik, mengecualikan murni kasus hukum.

“Saya besot bawahi pemerintah tidak pernah semacam rezim yang terdahulu melakukan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan menjalankan mereka yang kritis karena asas politik, ” tegasnya.

“Semua suci dilakukan di atas koridor adat dan supremasi hukum menjadi platform yang jadi pegangan pemerintah, ” ujar Donny.

‘Inovasi politik’ serta ‘tanpa beban’

Lebih jauh, Hendri Satrio yang juga merupakan pendiri Grup Diskusi dan Kajian Opini Jemaah Indonesia (KedaiKOPI) menilai pada masa kedua, Jokowi berupaya melakukan “inovasi politik” dengan mengutarakan dirinya “tanpa beban” di awal pemerintahan kurun kedua tahun lalu.

Inovasi kebijakan dan pemerintahan tanpa beban tersebut, ujar Hendri, diterjemahkan dengan “merekrut menteri-menteri yang tak biasa dilakukan presiden sebelumnya”.

Misalnya, merekrut apa yang dia sebut sebagai “menteri milenial” dengan jabatan usia muda dan menggaet politisi yang sebelumnya oposisi untuk menduduki kursi menteri.

“Itu adalah inovasi dengan dilakukan Jokowi di awal pemerintahannya untuk memudahkan dia menyelesaikan janji-janji kampanye pada pilpres waktu itu. Namun tidak smooth (lancar) jalannya, ” jelas Hendri.

Pernyataan “tanpa beban” di awal pemerintahan, kata Hendri, juga tercermin dalam peraturan-peraturan kontroversial yang disahkan bersama DPR.

Sebab karena itu, dia menyebut kalau trias politika yang diagung-agungkan oleh teori politik demokrasi “tidak berjalan baik” di tahun pertama pemerintahan Jokowi.

Sebab, peran legislatif betul minimal terhadap pengawasan eksekutif, begitu halnya dengan yudikatif yang sepantasnya mengawasi legislatif dan eksekutif.

Secara koalisi gemuk yang kini ada di pemerintahan, kata dia, aksi-aksi oposisi sangat terbatas.

Mardani Ali Sera, ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini menjadi oposisi pemerintah Jokowi, mengatakan suasana parlemen yang dikuasai oleh golongan pendukung Jokowi, membuat demokrasi tak sehat.

“Kondisi sekarang terus terang merupakan cermin demokrasi yang sakit, sebab ada lompat pagar setelah pilpres itu sebenarnya merusak suasana demokrasi dan antusias masyarakat, ” katanya.

“Ini bisa jadi boomerang bagi engagement terbuka terhadap demokrasi. Kekecewaan public ialah counter yang membunuh demokrasi kita, ” ujarnya kemudian.

Akan tetapi, Aria Bima, politisi Partai PDI-P yang menjadi partai penyokong Jokowi beralasan koalisi partai di parlemen kudu kuat demi memuluskan program-program Jokowi.

“Presiden Jokowi selalu lebih mendahulukan soal deliver, daripada sending, kejadian ini membutuhkan dukungan dan partipasi masyarakat yang kuat, ” logat dia.

“Salah satu yang luar biasa di periode kedua tersebut adalah dukungan politik di kongres dan birokrasi yang lebih efektif, ” jelas Aria Bima lalu.

Bagaimana dengan kepuasan jemaah?

Merujuk survey yang dilakukan Litbang Kompas, sebesar 46, 3% respondden ngerasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun belakang. Sementara 6, 2% menyatakan betul tidak puas.

Hasil itu didapat dari survey yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Aria Bima dari PDIP mengiakan ketidakpuasan publik dalam satu tarikh periode kedua Jokowi, disebabkan sebab adanya “anomali” berupa pandemi virus corona yang membuat semua misi dan target pemerintahan Jokowi terhenti.

Sementara, Hinca Panjaitan, Sekjen Golongan Demokrat – yang juga merupakan oposisi di pemerintahan Jokowi- mencermati aspek kebebasan sipil di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua.

“Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjelma 74, 92 akan tetapi Ruang Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1, 26 poin, ” ujarnya, merujuk pada data ruang yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu.

“Saya mengalami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa bakal memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak beken. Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak daripada rakyat, ” cetusnya.