Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar mengambil pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin

Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak terburu-buru melangsungkan vaksinasi Covid-19 pada November mendatang di tengah ketidakpastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.

Bersandarkan pengamatan epidemiolog dan pakar ilmu makhluk hidup molekuler, uji klinis vaksin virus corona di beberapa negara sedang berlangsung atau belum selesai jadi data keamanan dan efektivitasnya masih diragukan.

Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah meninggalkan ke China untuk melakukan inspeksi ke lokasi produksi vaksin dalam China dengan tujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berguna, dan bermutu.

Sementara Kementerian Kesehatan tubuh bakal menjelaskan kepastian vaksin itu pada Senin (19/10).

Sejumlah negara seperti Turki, Brasil, Uni Emirat Arab, Bangladesh, dan Indonesia sedang melangsungkan uji klinis fase 3 vaksin Covid-19.

Khusus di Nusantara yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, sejauh ini tidak ada laporan pengaruh samping yang berat atau betul-betul di antara ribuan relawan dengan menerima vaksin Sinovac buatan China tersebut.

Hasil sementara itu, taat pakar biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, serupa dengan data uji klinis fase satu dan perut yang berlangsung di negara-negara asing.

Namun demikian, katanya, bukan berarti bisa langsung disuntikkan kepada umum, sebab dasar program vaksinasi harus menjamin keamanan dan efektivitas.

“Memang dibanding uji klinis fase satu & dua sejauh ini belum tersedia kasus kematian, tapi bagaimana efektivitasnya? Dari data yang saya menentang sejauh ini belum melihat tersedia data efektivitas yang terpublikasi dengan publik. Sejauh ini data efektivitas belum ada, ” ujar Ahmad Rusdan Handoyo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/10).

Pun, jika dengan petunjuk sementara menunjukkan vaksin bikinan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm itu dianggap efektif harus diteliti kembali apakah betul-betul bisa mencegah terjadinya “gejala berat setelah terinfeksi”.

“Efektivitas itu tidak cuma antibodi terbentuk. Tapi apakah bisa mencegah infeksi. Sebab kalau terbukti tidak efektif, yang dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin gaib, ” tukasnya.

Karena itulah, Pranata Pengawas Obat dan Makanan jadi lembaga otoritas yang memberi persetujuan edar obat di Indonesia harus “berhati-hati sekali” dalam memberi lampu hijau vaksinasi Covid-19 lantaran petunjuk yang mereka pegang kemungkinan tak lengkap.

“Otoritas BPOM, mereka harus hati-hati karena data yang separuh itu apakah bisa menjamin? ” ungkapnya.

‘Ini bukan keadaan kalau tak dilakukan vaksinasi akan mati’

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah tidak perlu lekaslekas melakukan vaksinasi di Indonesia di dalam November mendatang.

Sebab hingga era ini belum ada data ilmiah yang menunjukkan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Kalaupun sudah dipergunakan oleh beberapa negara dengan status “darurat” bukan berarti bisa diterapkan di Indonesia, kata Pandu.

Baginya, tidak ada kondisi genting yang mengharuskan vaksinasi.

“Ini bukan tanda kalau tidak dilakukan vaksinasi bakal mati, tapi bisa ditunda, ” ujar Pandu Riono kepada BBC News Indonesia.

“Karena vaksin tidak solusi jangka pendek. Kita tunda sampai benar-benar aman juga tak apa-apa, kenapa harus terburu-buru? Kita harus pastikan aman dan efektif, ” sambungnya.

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mengutamakan penelusuran, pengetesan, dan perawatan di dalam menghadapi pandemi Covid-19 seperti yang dijalankan Korea Selatan, China, dan Singapura.

“Untuk atasi pandemi tidak vaksinasi, itu cara berpikir dengan salah besar. Untuk atasi pandemi dengan pengawasan dan perubahan temperamen. ”

IDI: ‘Kami mendukung rencana pemerintah’

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai gaya kesehatan yang akan memberikan vaksin dan penerima vaksin Covid-19 menyatakan akan mendukung rencana pemerintah tersebut selama telah mendapat persetujuan dibanding BPOM.

“Harapan kami vaksin yang digunakan memenuhi standar keamanan dan efektivitas serta tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga bisa membangun membentuk kekebalan individu dan warga, ” ujar Juru bicara IDI, Halik Malik kepada BBC.

Hanya sekadar, kata dia, sejauh ini belum ada perencanaan detail dari Kementerian Kesehatan mengenai program vaksinasi Covid-19 mulai dari jumlah sasaran penyambut vaksin hingga lokasi yang pada tuju.

“Mikro planning belum ada, itu yang nanti menggambarkan rincian lokasi, kemudian tim yang bakal turun, jumlah, sasaran logistik yang diperlukan dan seterusnya. ”

Akan namun, para tenaga kesehatan telah dilatih tentang bagaimana pemberikan vaksin tersebut.

160 juta orang akan menjadi sasaran penerima vaksin

Menko Perekonomian dengan juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan total ada 160 juta orang yang akan menjelma sasaran penerima vaksin virus corona.

Vaksinasi itu akan dipercepat mulai November dengan membeli vaksin buatan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm.

Cansino dilaporkan mengaku 100. 000 vaksin pada November tahun ini dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.

Sedangkan Sinopharm disebut mampu mengirim 15 juta vaksin tahun ini, di mana lima juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Sementara Sinovac bisa menyuplai mematok tiga juta dosisi vaksin di akhir Desember 2020 dengan janji pengiriman 1, 5 juta jumlah pada minggu pertama bulan ajaran, kemudian 1, 5 juta dosis lagi pada Desember awal.

Direktur Jenderal Pencehahan dan Pengendalian Aib Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, berkata pemberian vaksin tersebut akan merujuk pada data uji klinis fase tiga yang diperoleh dari China, Turki, Brasil, dan Bangladesh.

“Kita akan transfer data-data itu semua yang nantinya akan diberikan ke BPOM. Tanggal 15 Oktober BPOM menuju ke China untuk mendapatkan keterangan dari BPOM China, ” perkataan Achmad Yurianto seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (13/10).

Adapun pemberian vaksin akan diprioritaskan kepada paramedis, TNI/Polri sebanyak 3, 4 juta orang. Lalu perangkat pemerintahan mulai lantaran kecamatan, desa, RT/RW sebanyak 5, 6 juta orang.

Kemudian tenaga pendidik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sebanyak 4, 3 juta orang dan peserta BPJS Penyambut Bantuan Iuran sebanyak 86 juta orang.