Virus corona: 500 TKA asal China ditolak masuk ‘zona merah’ Sultra, ‘PSBB mesti berlaku untuk setiap orang’, walau direstui pemerintah sentral

Rencana kedatangan sekitar 500 tenaga kerja asing asal China ke Sulawesi Tenggara dianggap bertentangan secara upaya menerapkan pembatasan sosial berskala besar demi mencegah penyebaran Covid-19.

Kementerian Ketenagakerjaan era ini sudah menerbitkan izin kegiatan untuk para TKA itu secara pertimbangan pekerjaan mereka dalam order strategis nasional.

Namun pihak perusahaan mengklaim akan memurukkan kedatangan pekerja asing itu pra otoritas lokal sependapat dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan petunjuk resmi, selama pandemi Covid-19 sebesar proyek usaha di provinsi asing juga mengajukan izin agar mampu menggunakan tenaga pekerja dari asing negeri.

Prinsip penyekatan sosial ‘harus merata’

Penerbitan izin kerja bagi ratusan TKA asal China untuk berjalan di industri nikel Sultra, disebut mengesampingkan penanggulangan pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Endang SA, berpendapat prinsip penyekatan sosial semestinya diberlakukan secara rata, termasuk untuk warga asing yang dengan alasan apapun berencana hadir ke Indonesia.

“Warga kita dibatasi pergerakannya, dilarang mudik dan taraweh, tapi mereka mampu masuk begitu saja karena itu korporasi, ” kata Endang, Kamis (30/04), kepada Riza Salman, wartawan di Kendari yang melaporkan buat BBC Indonesia.

“Kami curiga mereka pembawa virus. Mereka disebut sudah diperiksa, tapi siapa yang bisa menjamin mereka tidak sakit? ”

“Provinsi Sultra sudah zona merah. Kota Kendari sudah mengajukan PSBB. Kok TKA dibiarkan masuk, ” tutur Endang via telepon.

Ratusan pekerja asal China dengan dipersoalkan itu datang untuk berfungsi di dua perusahaan berbasis pada Kabupaten Konawe, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel.

Dua perusahaan itu per sudah beroperasi di Konawe semenjak 2014 dan 2017. Mereka merupakan bagian dari korporasi besar pokok China, Jiangsu Delong Nickel Industry.

“Kami minta pemerintah pusat memahami perasaan dan situasi batin masyarakat Sultra. Kami menimbulkan kedatangan mereka ditolak, mungkin terakhir bisa masuk setelah pandemi” cakap Endang.

‘Tak bisa menolak’

Bagaimanapun, Kemenaker mengesahkan tidak bisa menolak rencana penerapan tenaga kerja asing (RPTKA) yang diajukan dua perusahaan nikel itu.

Dasar argumennya, sirih Pelakasna Tugas Dirjen Pembinaan Pemindahan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi, adalah perkara 3 ayat (1) huruf f pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM 11/2020.

Ketentuan itu menyebut orang asing yang akan bekerja pada rencana strategis nasional tidak dilarang hadir Indonesia selama pandemi Covid-19.

“Pemerintah kan harus kepala bahasa, harus ada kepastian norma. Artinya mereka boleh masuk, ” ujar Aris saat dihubungi.

“Sekitar 500 TKA itu akan bekerja di dua order strategis nasional. Kami dari bagian legalitas tidak bisa menolak, ” tuturnya.

Aris merujuk Keputusan Presiden 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di dalam lembar lampiran, huruf u angka 219, dua perusahaan itu berperan dalam pembangunan smelter Konawe.

Walau begitu, Aris menyebut Kemenaker tidak serta-merta menutup gegabah terhadap urusan kesehatan di lingkungan industri Konawe dan masyarakat ijmal di daerah tersebut.

Aris berkata, ia sudah bersurat kepada Dinas Tenaga Kerja Sultra agar persetujuan izin kerja ratusan TKA asal China itu diikuti pelaksanaan protokol Covid-19.

“Para pekerja itu harus dipastikan bebas Covid-19. Itu dibuktikan secara pernyataan sehat otoritas setempat Itu juga harus bersedia dikarantina selama 14 hari begitu tiba di Indonesia, ” ujar Aris.

‘Butuh keterampilan TKA’

Wakil Manajer Cabang PT VDNI, Nanung Achmad Wijdan, menyebut keahlian para pekerja asal China dibutuhkan agar pengerjaan konstruksi smelter stainless steel selesai tepat waktu.

Kemampuan TKA asal China, patuh Nanung, belum bisa disandingi sebab pekerja lokal.

“Di sini kurang tenaga kerja untuk di PLTU, masih minim sekadar. Karena masih kontrak pembangunan, itu membangun di sini, baru nanti ada serah terima, ” kata pendahuluan Nanung.

“Itu dalih kami masih menggunakan tenaga kerja asing. Dan juga kecepatan itu bekerja jadi salah satu masukan, ” ujarnya.

Bersamaan penolakan dari pemda dan DPRD, PT VDNI menyatakan akan menunda kedatangan ratusan TKA asal China tersebut. Walau menurutnya, keputusan itu bakal menghambat proyek.

“Apapun keputusan pemerintah, kami akan menerimanya, ” ucap Nanung.

Maret lalu, 49 pekerja PT VDNI asal China sudah bertambah dulu datang ke Konawe. Peristiwa itu memicu perdebatan sebelum kesimpulannya mereka dikarantina dengan pengawasan Polda Sultra.

Tidak cuma di Sultra, sejumlah perusahaan di wilayah lain juga mengajukan izin kerja untuk TKA ganjil. Kemenaker mengklaim keputusan mereka lestari berpaku pada label proyek strategis nasional.

Aris Wahyudi mengaku baru-baru ini menolak penerapan TKA asal Korea Selatan sebab perusahaan bermodal asing di Karawang, Jawa Barat.

“Jika bukan proyek strategis, pasti awak tolak. Kemarin tenaga kerja daripada Korea Selatan akan berangkat ke Karawang. ”

“Walau sudah dapat rekomendasi dari Departemen ESDM, tapi proyek mereka tidak termasuk proyek strategis nasional, ” kata Aris.

GEJALA serta PENANGANAN: Covid-19: Demam dan batuk kering terus menerus

TIPS TERLINDUNG DARI COVID-19: Sebab cuci tangan sampai jaga jarak

PETA dan INFOGRAFIS: Gambaran pasien yang terinfeksi, wafat dan sembuh di Indonesia dan dunia

VAKSIN: Seberapa cepat vaksin Covid-19 ada?

IKUTI MASUKAN KHUSUS TERKAIT VIRUS CORONA