Virus corona dan bantuan sosial: Menjepret kepala daerah di kemasan bansos, ‘kampanye terselubung’ yang dapat dipidanakan

Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyebut terjadi upaya ‘kampanye terselubung’ dengan berpotensi mengarah pada penyelewengan kejahatan pemilu seperti yang dilakukan sebab beberapa kepala daerah yang mencantumkan foto mereka dalam bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di sedang pandemi virus corona.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan apa yang dilakukan sebesar kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi pidana namun belum sanggup diterapkan karena belum ditetapkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, setelah diundur dari tanggal 23 September 2020. Terdapat 270 kawasan yang akan melaksanakan Pilkada.

Tenaga ahli utama Pejabat Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan ia meminta para besar daerah untuk stop berkampanye meniti bansos sementara pihak Istana menimbang apakah perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Bawaslu: Foto kepala wilayah di bansos masuk pidana pemilu

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut tindakan yang dikerjakan oleh beberapa kepala daerah yang mencantumkan fotonya di bansos masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu, mengacu pada Pasal 71 Bagian (3) UU Pilkada.

“Ini sebenarnya masuk dalam pidana pemilihan, larangan yang bisa dikasih sanksi pidana, namun ada utama unsur yang belum terpenuhi, yaitu menguntungkan dan merugikan pasangan lainnya karena belum ada pasangan calon. Maka sebaiknya ada kepastian pustaka pemilihan ini akan dilaksanakan (terbit Perpu) sehingga tidak dimanfaatkan buat kepentingan pribadi, ” kata komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Senin (04/05).

Pasal 71 Bagian (3) UU Pilkada berbunyi, “melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali praja menggunakan kewenangan, program, dan kesibukan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di kawasan sendiri, maupun di daerah asing dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih’.

“Ada empat bagian dalam aturan itu, subjeknya tersedia yaitu kepala daerah, lalu menggunakan program pemerintah, dan dilakukan pada waktu enam bulan sebelum penetapan calon. Tiga unsur itu terpenuhi, tapi satu unsur menguntungkan & merugikan pasangan lainnya belum lengkap karena belum ada pasangan calon, ” kata Ratna.

Menurut data Bawaslu, besar daerah yang diduga menaruh memotret dalam bantuan sosial itu adalah mereka yang berpotensi besar lulus kembali dalam pemilihan kepala wilayah berikutnya.

Mereka, di antaranya adalah kepala wilayah di Klaten, Jawa Tengah, beberapa daerah di Provinsi Lampung seperti di Pesawaran, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Bos Lampung, kemudian di Pangandaran, Jawa Barat, serta di Sumenep & Jember, Jawa Timur.

“Motifnya sama, menempel foto dalam sembako bansos yang diberikan seperti beras, minyak, dan gula. Kala bantuan dikasih label foto besar daerah yang berpotensi ikut pilkada, itu adalah upaya kampanye terselubung. Bansos digunakan sebagai pencitraan, sosialisasi, dan elektoral, ” katanya.

Apakah sanksi yang bisa diberikan?

Walaupun serupa itu, kata Ratna, proses pelanggaran kejahatan pemilihan masih bisa diproses ke depan jika tahapan pilkada kembali dilanjutkan dan batas waktu masih berlaku.

Namun untuk saat ini, kata Batu mulia, terjadi kekosongan hukum akan kesibukan para kepala daerah tersebut. Jadi yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah memberikan surat imbauan kepada para kepala daerah itu untuk menghentikan tindakannya.

Senada dengan itu, menurut Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, janji tahapan pilkada menyebabkan ketidakpastian adat.

Jadwal pencoblosan pilkada serentak awalnya adalah 23 September 2020. Setidaknya ada 270 daerah yang menggelar Pilkada.

Namun, Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 karena wabah virus corona.

Namun, penundaan tersebut tidak dibarengi dengan munculnya aturan baru yang mengikat.

“Akibatnya muncul ruang hukum yang abu-abu karena tahap pilkada tidak kunjung jelas karena Perpu tak segera keluar hingga hari tersebut. Paling mungkin sanksi diberikan sebab pemerintah pusat sebagai pembina serta pengawas pemerintah daerah, harus tersedia tindak tegas dari pusat terhadap oknum-oknum ini.

“Kemendagri harus keluarkan aturan kasar soal politisasi bansos karena kalau tidak, mentalitas politik pragmatis pemipin daerah ditambah pengawasan lokal dengan lemah akan membuat mereka leluasa melakukan penyimpangan, ” katanya.

Istana: Stop politisasi bansos

Pihak Istana meminta para kepala daerah untuk tidak memakai momen bencana untuk berkampanye politik melalui bansos.

“Itu tidak tepat dari perspektif etika politik karena masyarakat sekarang tidak butuh kampanye, mereka butuh bantuan untuk bertahan hidup. Berhenti berpolitik dan mulai bekerja menyelamatkan rakyat, ” kata tenaga cakap utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.

Zaman ditanya mengenai rencana penerbitan Perpu terkait penundaan tahapan pilkada, Donny mengatakan Istana masih menimbang seraya mencermati dinamika.

“Tapi sejauh ini saat belum ada hukum yang mengatur, negeri mengimbau agar momen krisis tersebut jangan dipakai untuk politik masa pendek, kampanye. Ini momen kesejahteraan rakyat di atas apapun, ” katanya.

Kok bansos rawan politisasi?

Titi Anggraini mengatakan terdapat beberapa alasan mengapa bansos rawan diselewengkan jalan untuk kepentingan politik maupun haluan pelanggaran lainnya.

Perdana, kata Titi, adalah mentalitas serta perilaku kepala daerah yang menyimpang, koruptif, dan tidak berintegritas. Faktor ini yang menjadi penyumbang terbesar penyalahgunaan dana bansos.

“Kedua, mentalitas itu ditambah dengan tipologi penggunaan bansos dengan lebih mudah dan fleksibel. Artinya perencanaan, pencairan dan pertanggungjawaban derma itu mudah dibandingkan penggunaan program pemerintah yang lain, ” sirih Titi.

Ke-3, lanjut Titi, adalah tidak berfungsinya institusi pengawasan sehingga membuka luas pintu penyimpangan. “Kalau DPRD serta inspektorat mengawasi maksimal maka politisasi bansos itu tidak akan berlaku, ” katanya.

Terakhir, karena para kepala daerah tidak berprestasi sehingga merasa curiga untuk tidak terpilih kembali dalam pilkada mendatang.

“Mereka tidak percaya diri mengandalkan kemampuan yang sudah dilakukan, makanya berusaha mempercantik diri dengan cara instan dan menggunakan sumber daya negeri pula melalui bansos, ” katanya.

PDIP: Jangan diperdebatkan , rakyat cerdas

Beberapa kepala daerah dengan diduga menaruh foto mereka dalam bansos – termasuk dari wilayah di provinsi Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah, merupakan bakal PDIP.

Saat dikonfirmasi, politikus PDIP Aria Bima menodong agar isu tersebut tidak dipolemikan terlalu berlebih sehingga dapat menghambat distribusi bansos sampai ke bangsa dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

“Kemudian bansos pusat terus ditimpa stiker bupati, dan ketimpa stiker gubernur. Ginilah, bansos tidak bisa diselesaikan semua oleh tengah, tapi juga provinsi, daerah, swasta, LSM, NGO, ormas. Semua bergotong royong memenuhi bansos. Jadi menurut saya ada salah-salah sedikit tak usah dibesar-besarkan lah.

“Bansos dari pusat itu nisbi jumlahnya biasa-biasa saja. Jumlah luhur ada di gotong royong klub dan bupati. Nyawa itunya adalah bansos dimonitor sampai ke kelompok. Kedua, datanya tepat waktu positif sasaran, itu paling penting, ” kata Aria.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menyebut bahwa anak buah Indonesia telah cerdas, dan bisa melihat kinerja kepala daerah.

“Rakyat tidak akan tahu itu [bansos] hendak memperkuat [elektabilitas] sebab mereka melihat track record bupati yang sudah lima tahun, kinerja elok dan buruk sudah terlihat kenapa, ” katanya.

Bupati Klaten Sri Mulyani menyanggah tuduhan kesengajaan dan berargumen bahwa ada “kesalahan di lapangan. ”

Kepala Dinas Sosial Ogan Ilir Irawan Sulaiman yang dikontak kompas. com juga menyangkal tuduhan kepentingan politik dalam pemasangan foto Bupati Ogan IIir Ilyas Panji Alam.

“Tidak ada urusan kepentingan kebijakan dalam kemasan yang memasang wajah bupati, sebab memang saat itu bapak Ilyas Panji Alam sedangkan menjabat bupati. Lagi pula pelaksanaan pilkada kan diundur, ” katanya.