Virus corona dan pengecualian pergerakan muncul kota dipertanyakan peneliti: ‘Kapan kita mau menyelesaikan penularan Covid-19? ‘

Pengecualian perjalanan antar wilayah untuk sekelompok masyarakat dikhawatirkan sulit diawasi di lapangan, hal yang berpotensi membuat penularan Covid-19 di Indonesia akan terus terjadi.

Peneliti kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Budi Haryanto mengatakan situasi itu menyusul keputusan pemerintah untuk mengizinkan sejumlah kelompok masyarakat kabur keluar kota, tidak sinkron secara larangan mudik yang diumumkan Pemimpin Joko Widodo.

Tabiat merujuk pada keputusan pemerintah dengan mengizinkan tiga kelompok masyarakat, yaitu aparatur sipil negara, ASN, karyawan BUMN, masyarakat dengan alasan mendesak, dan WNI yang kembali sebab luar negeri, bepergian ke sungguh kota dengan sejumlah syarat.

Salah satu sarana yang ditetapkan antara lain, ASN wajib membawa surat tugas & surat keterangan negatif Covid-19.

‘Sanksi disiplin bagi ASN yang pake peluang untuk mudik’

Di Indonesia, menurut data Awak Kepegawaian Nasional, ada lebih lantaran 4, 2 juta ASN. Total ini belum termasuk mereka yang bekerja di BUMN, juga anggota TNI dan Polri, yang menimbrung dikecualikan.

Merespons pengecualian itu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji mengatakan akan menyerahkan hukuman disiplin berat bagi ASN yang menyalahgunakan aturan pengecualian tersebut. Dalam pernyataan tertulisnya pada BBC Indonesia, Dwi Wahyu mengatakan, di dalam prinsipnya ASN sudah dilarang lari ke luar daerah atau mudik, melalui Surat Edaran kementerian dengan dikeluarkan April lalu.

“Nanti kami akan tahu pimpinan instansi agar jangan datang ada penyalahgunaan pengecualian ini, dengan mengeluarkam surat tugas yang tak sah, ” ujarnya.

Peneliti kesehatan masyarakat Budi Haryanto mengatakan pengeculian ini akan membingungkan petugas di lapangan, karena bukan tak mungkin ASN atau orang yang dikecualikan lainnya akan memakai kesempatan itu untuk mudik.

“Sekarang kalau dia punya surat, dengan alasan ada darah sakit atau menikah. Tapi, dia bawa banyak bekal, koper-koper, dengan masuk kriteria mudik. Lalu barang apa yang dilakukan polisi? Kan suram, ” ujar Budi.

“Ini harus disinkronkan dulu operasionalnya nanti. Kalau nggak welas petugas yang di garis ajaran untuk melarang orang mudik, mengandung (pengawasannya). ”

Baik ada perkecualian, pemerintah mengatakan kekangan mudik dan perjalanan antarwilayah pasti berlaku selama pandemi Covid-19.

“Kami dapat tanda seolah-olah masyarakat boleh mudik secara syarat tertentu atau pelonggaran, ” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, di dalam jumpa pers virtual (06/05).

“Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Berarti, mudik dilarang. Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang, ” ujar Doni.

Meski tidak dicantumkan dalam Surat Edaran No. 4 tahun 2020 yang mengatur pengecualian itu, Menteri Perhubungan Tabiat Karya Sumadi menyebut anggota DPR juga ikut dikecualikan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengan DPR (06/05).

‘Kapan selesai penularan? ‘

Peneliti kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Budi Haryanto mengatakan ia khawatir pengecualian itu berujung di dalam pergerakan banyak orang.

Hal itu, disebutnya, bisa berujung pada penularan kasus Covid-19 di Indonesia yang tak kunjung lengkap.

Apalagi, katanya, orang-orang yang dikecualikan itu diperbolahkan hanya memberikan surat keterangan segar dari dinas kesehatan terkait, alih-alih mewajibkan tes swab Covid-19 (PCR).

“Dengan banyaknya jumlah orang yang beralasan buat melakukan perjalanan penting, ini seluruh potensi (penularan)… Semakin banyak orang di jalan, semakin menjamur orang ketemu, ya potensi besar, ” prawacana Budi.

“Kapan kita mau menyelesaikan penularan dengan justru terjadi dari kedekatan satu orang ke orang lainnya? ”

Dalam Surat Informasi Nomor 4 tahun 2020, Himpunan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebut orang yang melakukan perjalanan harus menunjukkan hasil negatif Covid-19 bersandarkan PCR atau rapid test ataupun surat keterangan sehat dari jawatan atau fasilitas kesehatan setempat.

Menurut pakar epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani, seharusnya pemerintah tegas mewajibkan mereka dengan dikecualikan untuk mengikuti tes swab jika mau melakukan perjalanan.

Menurut Laura, rapid tes atau surat keterangan segar belum tentu membuktikan seseorang bebas Covid-19, sehingga mereka masih berpotensi menularkan Covid-19.

Ia menambahkan pemerintah seharusnya mempertimbangkan hasil pemodelan Covid-19 yang dilakukan sebesar peneliti, yang mengatakan kemungkinan pandemi di Indonesia akan memuncak maka akhir Juni.

“Paling tidak, (pemerintah) berusaha memasukkan prediksi peneliti. Minimal (pengetatan pembatasan pergerakan berlangsung hingga) setelah era lebaran sehingga tidak terjadi lonjakan kasus atau bahkan munculnya aliran kedua, ” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, mengatakan sudah banyak calon pemudik yang bertanya padanya kapan busnya akan hidup.

Apalagi setelah ada pengumuman pengecualian itu, kata pendahuluan Kurnia. Sebelumnya, layanannya berhenti mutlak menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang mudik.

“Sudah banyak (calon pemudik) dengan antusias menanyakan, ” ujarnya.

Meski begitu, dia mengaku belum akan mengoperasikan busnya hingga mendapat surat resmi lantaran pemerintah yang mengizinkannya beroperasi di tengah larangan mudik.

Sanksi bagi yang melanggar

Dalam Surat Informasi 4 tahun 2020 yang ditandatangani Doni Monardo (06/05), disebutkan di setiap pelanggar aturan pengecualian akan dipakai sanksi.

Doni menambahkan protokol kesehatan harus tentu dilaksanakan dalam pergerakan itu.

“Kegiatan ini semua harus tetap dengan protokol kesehatan dengan ketat. Menggunakan masker, selalu melindungi jarak, menjaga kebersihan tangan, & tidak menyentuh bagian tertentu daripada wajah, ” ujarnya.

“Kepergian mereka juga harus menunjukan bukti tiket pergi dan pulang. ”

Pemindahan publik darat, laut, dan udara dicanangkan untuk mulai beroperasi keadaan Kamis (07/05).

Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia, misalnya, mengatakan mereka sudah menerima pemesanan perjalanan mulai kemarin burit dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah.

Bagaimana detail pengecualian?

Pemerintah mencanangkan, kelompok pertama yang dikecualikan sejak larangan itu adalah aparatur biasa negara, anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN, wirausahawan dan pelaku organisasi non-pemerintah.

Syaratnya, kata Doni Monardo, orang-orang di kategori itu harus memiliki acara yang berhubungan dengan penanganan kejadian Covid-19.

Pembatasan penjelajahan juga berlaku untuk orang-orang dengan sanak saudaranya meninggal atau sakit keras.

Adapun kelompok ketiga yang diizinkan tetap melakukan perjalanan antarwilayah adalah pekerja migran, anak sekolah, mahasiswa, serta warga negara Nusantara yang baru saja kembali lantaran luar negeri.

Walaupun begitu, Doni menyebut tiga grup masyarakat tadi tetap harus memenuhi sejumlah syarat untuk melakukan perjalanan.

Aparatur sipil negara, tentara, dan polisi, kata Doni, harus mengantongi izin perjalanan daripada atasan, minimal yang pangkatnya seimbang eselon dua, dan kepala biro.

Adapun, jika tidak memiliki instansi, pelaku usaha yang berhubungan dengan penanganan Covid bisa melakukan perjalanan dengan menunjukkan tulisan pernyataan bermaterai. Doni berkata, tulisan itu harus diketahui kepala tempat atau lurah setempat.

Sebelumnya, larangan mudik diumumkan Kepala Joko Widodo pada 21 April lalu. Larangan itu berlaku 3 hari setelah pengumuman tersebut.