Virus Corona: pergi resepsi pernikahan sampai pergi ke pasar malam beresiko penjara, bagaimana pelaksanaannya?

Kepolisian Indonesia mengeluarkan maklumat sekat warga berkumpul hingga menumpuk sembako, langkah yang dinilai petinggi Komnas HAM perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Kepolisian mengenakan pasal berlapis dari Kitab Undang Patokan Pidana (KUHP) bagi kelompok yang sengaja berkumpul dan mengabaikan peringatan pembubaran dari polisi. Hal ini termuat dalam Pasal 212, 216 dan 218 KUHP mengenai aturan kerumunan di unik tempat. Ancaman hukuman mulai dari 4, 5 bulan terlintas tujuh tahun penjara. “Kami akan melakukan pembubaran, kalau perlu dengan sangat tegas, ” kata Juru wicara Mabes Polri, M. Iqbal dalam keterangan kepada pers di kantornya, Senin (23/03). Maklumat Kepala Kepolisian Publikasi: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan lawan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) mengatur tentang tata jalan berkumpul orang. Hal-hal dikategorikan pengumpulan orang antara beda seminar, lokakarya, sarasehan, pertunjukan musik, pertunjukan, festival, bazaar, pasar malam, pameran, perjamuan keluarga, unjuk rasa, karnaval, dan karnaval. Selain itu polisi juga akan membubarkan kegiatan olahraga, kesenian & hiburan. Terkait dengan hukum kerumunan ini, kepolisian bakal mengambil langkah-langkah mengajak pra pembubaran paksa. “Bahkan, perjamuan pernikahan pun kami bubarkan. Tapi tentunya mengedepankan kuasa persuasif humanis, ” perintah M. Iqbal. Komnas HAM dukung langkah tegas Timbalan Ketua Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, mengatakan pendekatan pedoman ini perlu dilakukan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. “Jadi hak asasi kan bukan absolut. HAM itu bisa dibatasi. Dan dalam status genting seperti ini, pembatasan tersebut demi kepentingan orang penuh itu bisa dilakukan, ” kata Sandra, sapaan Sandrayati Moniaga, kepada BBC News Indonesia, Senin (23/03). Akan tetapi, Sandra meminta proses penundaan kerumunan orang yang dikerjakan aparatur negara ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. “Jadi, ketegasan ini harus diimbangi juga dengan precaution principle, jadi harus ada pijakan kehati-hatian yang sangat semampai. Penanganan untuk membubarkan kerumunan tidak boleh juga lantas berakibat pada orang-orang tersebut dikurung di tempat yang ramai yang penuh rampak misalnya, ” katanya. Selain itu, kata Sandra, ketika aparat negara terpaksa menyita warga yang melakukan keramaian, perlu juga transparan dalam proses hukumnya. “Kalau membekuk tangan yang penting tersedia proses kejelasan, kalau ada yang ditangkap, itu orangnya ada di mana, serta diperlakuan seperti apa, segala macam, ” katanya. Provisional itu aktivis HAM dari KontraS, Yati Andriyani, menilai langkah yang diambil kepolisian sah dan dapat sampai karena untuk kepentingan kesyahduan dan kesehatan publik. “Namun demikian, pendekatan yang dikerjakan tetap harus dilakukan dengan persuasive, tidak menggunakan kebengisan, ” kata Yati melalui pesan tertulis kepada BBC News Indonesia. Bukan karantina wilayah Sementara itu, Empu Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman, menyatakan sepak-terjang yang akan diambil TNI/Polri untuk pembubaran kerumunan tak dalam rangka karantina wilayah. “Ini untuk pembatasan supel saja. Social distancing, ” katanya, Senin (23/03). Unik dengan karantina wilayah, perintah Fadjroel, yang diatur dengan ketat dalam Undang Publikasi 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah. “Tentang kekarantinaan masyarakat itu kan berat banget syaratnya, untuk di- lockdown. Ditutup. Tidak tersedia orang di jalan. Permerintahan sebuah negara harus menjamin semua tujuan dasar, menjamin memberikan makanan kepada binatang, ” katanya. Maklumat Kapolri ini sudah biasa sejalan dengan misi penguasa negara untuk mengatur jarak toleran di masyarakat. “Itu supaya lebih efektif saja, ” katanya. Resepsi ditunda, ketentuan tetap berlanjut Salah satu yang menjadi perhatian kepolisian adalah konsentrasi orang di resepsi pernikahan. Dodi Ade Wahyudi, menunda resepsi pernikahannya semula dijadwalkan 4 April 2020 mendatang karena pandemi virus corona. Padahal, ia sudah mempersiapkan perayaan pernikahannya sejak tahun lalu. “Persiapan sudah 100 persen semata undangan itu sudah jadi, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (23/03). Dodi mengatakan penundaan selamatan ini juga karena pertimbangan peningkatan kasus Covid-19, termasuk tamu undangan yang bakal hadir. “Kalau memaksakan orang datang dalam situasi itu, itu zalim juga kendi. Malah akhirnya orang pula akan tertular dengan visibel ke acara kita, ” katanya. Namun, ada nikah tetap berlanjut. Kata Dodi, kemungkinan akad nikah bakal dihadiri keluarga inti dalam skala kecil. “Ini kita sudah menimimalisir, resepsi kita tunda, kita cuma menjalankan akad, dan ya terus-menerus keluarga dekat saja yang datang. Itu pun cuma paling lama dua weker. Itu sudah usaha kalian minimal mengumpulkan orang, ” tambah Dodi. Hal demikian juga terjadi pada hajatan Putri Valentia. Ia bersama calon suami akan menyelingkit resepsi dengan pertimbangan persebaran Covid-19 yang kian menumpuk. “Kemungkinan di KUA aja, karena masjid juga penuh yang ditutup kan, ” katanya. Dalam prosesi pertemuan, Putri dimintai syarat oleh tim penghulu yaitu penyediaan masker, penyanitasi tangan, & sarung tangan karet. “Itu harus disediakan saja lepas untuk di meja ketentuan, untuk yang saksi, pemimpin, ” kata Dian. Ananda menunda resepsi pernikahannya mencapai berbatas Agustus mendatang, dengan jalan pandemi virus corona sudah biasa dapat dikendalikan. Dalam takrif Kapolri, selain pembubaran lawan konsentrasi massa, langkah pedoman juga akan diterapkan terhadap penimbun bahan kebutuhan dasar secara berlebihan. Selain itu, kepolisian akan menindak kira warga yang menyebarkan berita bohong Togel Hongkong.