Virus corona: Haruskah kita laporkan orang yang langgar pembatasan sosial ke polisi?


anyak negara saat ini menerapkan pembatasan sosial tertentu akibat pandemi Covid-19. Siap, jika Anda melihat seseorang menentang ketentuan itu, akankah Anda melaporkannya ke pihak berwenang?

Apakah itu bagian dari kegiatan kita sebagai warga sipil atau lebih sebagai aksi memata-matai tetangga kita? Dan apa bedanya?

Jenny dan Veronika, dua warga Chicago, Amerika Serikat, belum lama menyadari bahwa bar di depan rumah mereka beroperasi.

Seperti tempat minum alkohol dengan diam-diam buka pada masa pembatasan minuman keras di Amerika Konsorsium tahun 1920-an, bar itu jalan selama karantina wilayah saat tersebut.

Jenny dan Veronika memasang raut wajah tak elegan kepada orang-orang yang mengabaikan hukum ‘lockdown’ di salah satu kota terdampak Covid-19.

Tetapi belakangan, saat pejabat pemerintah kota datang ke rumah mereka buat menggali informasi tentang bar itu, Jenny dan Veronika diam bermacam-macam bahasa.

“Orang tersebut memiliki lencana bintang perak tinggi seperti seorang polisi. Saat perkara itu terjadi, kami memutuskan bahwa kami bukan mata-mata, ” cakap Jenny.

Di seluruh dunia, sebagian kalangan mematuhi keyakinan untuk tidak keluar rumah selama pandemi. Namun banyak orang laksana Jenny dan Veronika mengalami masalah tentang dalam kondisi apa mereka perlu melaporkan pelanggar ketentuan tersebut.

Apakah itu ialah kewajiban warga sipil atau pelanggaran itu semestinya menjadi urusan si pelanggar sendiri?

Penuh negara dan pemerintah kota mengesahkan aturan yang berisi ancaman kurungan maupun denda terhadap pelanggar petunjuk karantina wilayah. Sejumlah pemerintahan bahkan memiliki pusat kontak untuk menerima laporan dugaan pelanggaran.

Di negara bagian Victoria, Australia, sekelompok orang yang berkumpul buat bermain gim video dilaporkan ke polisi. Adapun, orang-orang dalam suatu pesta ‘ilegal’ dijatuhi denda.

Karena jumlah kasus Covid-19 dalam seluruh New South Wales, Australia meningkat, orang nomor satu pada negara bagian itu, Gladys Berejiklian, mendesak masyarakat untuk melaporkan pelanggar ke polisi.

Permintaan itu muncul saat semakin banyak orang mulai berpergian ke pantai di New South Wales. Satu pekan setelahnya, lebih sebab 5. 000 panggilan telepon mendalam ke nomor kepolisian setempat.

Namun beberapa penelepon tidak memahami situasi yang sebenarnya. Polisi misalnya, menerima laporan bahwa di Facebook terdapat foto-foto sepasang kesayangan yang tengah berlibur.

Saat polisi datang ke sendi sepasang kekasih itu, mereka menemukan fakta bahwa foto itu diabadikan satu tahun sebelumnya.

Di Singapura, negara yang peraturannya mendahulukan tanggung jawab kolektif ketimbang kebebasan pribadi, sebuah aplikasi berpengetahuan baru saja diperbarui agar polisi bisa menerima laporan dari masyarakat.

Terdapat 700 laporan yang mereka terima dalam besar hari. Akhirnya, pemerintah setempat menodong publik hanya melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan sendiri.

Di luar pusat kontak formal, ribuan orang bergabung dalam konvensi daring untuk memperolok orang-orang dengan dianggap melanggar ketentuan pembatasan baik.

Grup di Facebook bertajuk ‘Covidiot’ adalah grup terbesar di Singapura dengan total bagian lebih dari 26. 000 akun. Lini masa grup itu dipenuhi foto orang yang mereka ibarat tak patuh pada aturan pemerintah.

Foto-foto yang mereka unggah ke grup itu lazimnya dipotret dari jauh.

Wajarkah melaporkan orang lain ke pihak berwenang?

Etiskah melaporkan atau tidak melaporkan seseorang dengan melanggar ketentuan hukum?

Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang dalam swalayan hingga taman publik, bergelut dengan pertanyaan ini, kata pakar filsafat moral di University of Sydney, Hannah Tierney.

“Saya memahami dorongan untuk silih berbincang, terutama dalam situasi bagaikan ini. Tapi sampai vaksin ataupun pengobatan Covid-19 ditemukan, satu-satunya jalan agar kita tetap aman ialah menjalankan prinsip jaga jarak. ”

“Bahkan sebagian kecil dari kita yang tidak mengindahkan itu dapat menggagalkan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan orang lain, ” ujar Tierney.

Menurutnya, akan muncul perasaan yang sangat mengganggu melihat orang lain tak menjalankan apa yang semestinya mereka lakukan.

Minzheng Hou, peneliti psikologi di National University of Singapore, dan sejawatnya Lile Jia, meneliti faktor yang mendorong seseorang melaporkan teman atau keluarga dengan diduga melakukan kejahatan.

Mereka menemukan bahwa sebuah kesadaran bersama mendasari keputusan itu.

“Bukan berarti semua orang-orang tercela ini duduk di vila, bosan menjalani karantina lantas itu membuat orang lain berada di dalam masalah, ” kata Jia.

“Kerap kali, mereka dengan melaporkan kesalahan orang lain ialah orang yang ingin berbuat ulung bagi kelompoknya. ”

Seperti cerita ‘liburan’ sepasang kesayangan di Australia di atas, ada kemungkinan orang-orang membuat tuduhan yang tidak tepat jika mereka tak mengetahui kejadian secara utuh.

Itulah salah satu kausa Jenny dan Veronika memutuskan tak melaporkan bar di lingkungan mereka kepada otoritas Chicago. Mereka tidak benar-benar tahu yang terjadi.

Pakar filsafat moral, Hannah Tierney, menyebut ambiguitas tentang benar dan salah dalam melaporkan seseorang ke polisi ini juga mampu berimplikasi pada hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk terhadap pihak dengan berwenang.

Dari New York hingga Sydney, angka pidana menunjukan denda yang tidak setimpal bagi warga permukiman miskin.

“Saya khawatir dampak di orang-orang rentan dan yang terpinggirkan dalam sistem ini, di mana polisi diberikan hak mengambil diskresi, ” kata Tierney.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Ambiguitas tentang apa yang boleh serta dilarang juga memicu debat panas di Inggris. Kepolisian meminta informasi pelanggaran ‘lockdown’ walau ada bagian abu-abu dalam peraturan itu.

Kepolisian Inggris bekerja di dalam konsep ‘pemolisian berdasarkan persetujuan’.

Konsep hukum itu menyatakan, polisi hanya bisa memperoleh kewenangan luar biasa untuk menangkap dan menahan seseorang karena umum menghendakinya.

Setelah dialog selama beberapa pekan mengenai boleh tidaknya seseorang berjalan keliling desa–sesuatu yang ditolak masyarakat pedesaan, otoritas kepolisian Inggris menyatakan aktivitas itu bukan pelanggaran hukum.

Namun seberapa efektif dorongan supaya publik melaporkan kesalahan orang asing, terutama saat munculnya solidaritas bersama-sama di kala pandemi seperti itu?

Ambil contoh New York, kota yang merupakan episentrum pandemi Covid-19 di AS. Induk kontak aduan kota itu kelimpungan pada hari-hari pertamanya, bahkan mereka menerima penelepon yang bergurau mematok yang melontarkan olok-olok.

Tierney berpendapat, mengelola kepatuhan publik dan pemberdayaan sosial dalam satu waktu yang serupa adalah hal rumit bagi pemerintah.

“Menghukum orang yang melanggar hukum adalah salah satu cara menumbuhkan kepatuhan, tapi itu semestinya bukan satu-satunya strategi yang Anda miliki, ” ujar Tierney.