Virus corona: Pemerintah ingin harga tiket angkutan umum dinaikkan dan sepeda motor tidak bawa penumpang saat mudik Lebaran di tengah wabah Covid-19

Pemerintah Indonesia sedang menyusun wacana panduan prosedur standar operasional buat implementasi jaga jarak fisik ( physical distancing ) bagi penumpang setelah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tengah menyambut jabatan sebagai Pelaksana Tugas Gajah Perhubungan, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan pemerintah tidak akan melarang mudik di tengah wabah virus corona.

Penyusunan buku pedoman itu melibatkan Kementerian Perhubungan, Departemen Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Negara RI, & lembaga atau instansi terkait lainnya.

Audiensi publik akan diadakan sebelum buku arahan diluncurkan.

“Langkah-langkah & peraturan yang berlaku akan resmi selama dua bulan, sampai akhir wabah dan akan ditinjau secara teratur, ” kata Deputi Dunia Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Minggu (05/04).

Di dalam buku panduan itu akan diatur, misalnya, pengurangan kapasitas penumpang, baik penerapan kendaraan umum maupun kendaraan awak.

“Transportasi ijmal dan pribadi diperlukan untuk mengoperasikan jaga jarak fisik. Seperti buat kendaraan umum dengan menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan, ” katanya.

Ridwan menambahkan untuk kebijaksanaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor, tidak dapat membawa penumpang.

Sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

“Semua tindakan ini bakal diberlakukan secara ketat oleh petugas lalu lintas dan Kementerian Perhubungan, ” ungkapnya.

Selain itu, setiap orang dengan melaksanakan mudik juga diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di tanah air kelahirannya dan 14 hari sesudah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali.

“Dengan langkah-langkah itu, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah, ” jelasnya.

Pada pembukaan rapat terpatok untuk antisipasi mudik Kamis (2/4), Presiden Joko Widodo meminta para-para menteri menyiapkan skenario yang komprehensif menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Jangan sepotong-sepotong, ataupun satu aspek saja atau hajat daerah saja. Tapi dilihat dengan utuh, ” kata Jokowi di

Presiden pada rapat tersebut mengusulkan alternatif.

“Saya melihat untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional pada hari lain untuk hari raya. Yang kedua memberikan wahana mudik untuk masyarakat di keadaan pengganti tersebut. Dan pada keadaan itu juga bisa menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah, ” katanya.

‘Pemerintah tidak larang mudik’

Setelah rapat terbatas, Menko Kemaritiman & Investasi yang tengah merangkap kedudukan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Relasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan rapat memutuskan pemerintah tidak akan membendung mudik.

“Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi daripada pemerintah. ”

“Namun pemerintah bersama seluruh tokoh klub mengimbau agar masyarakat, atas dasar keselamatan bersama, tidak mudik tahun ini.

“Pemerintah bergabung seluruh aparatnya akan mengambil langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan tubuh jaga jarak yang dikenal physical distancing, ” Luhut menjelaskan.

Istana menyatakan warga dengan mudik akan berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan harus mengkarantina diri 14 hari.

Sementara untuk menyambut Bulan berkat, Presiden Joko Widodo meminta menteri dalam negeri menegur kepala kawasan terkait penutupan atau blokade jalan-jalan di daerah dalam konteks memastikan kelancaran distribusi logistik.

“Kita harus memastikan distribusi penyediaan lancar. Kebutuhan pokok tersedia dalam pasar-pasar. Saya harapkan mendagri serupa menegur daerah-daerah yang memblokir jalan-jalannya. Agar urusan distribusi logistik tersebut tidak terganggu. Saya dapat petunjuk dari dua daerah kemarin. Perkara beras agak terganggu karena jalan-jalan yang ditutup. ”

Ditakutkan percepat penyebaran wabah

Sebelumnya, pada pekan ke-3 Maret, telah terjadi arus pegangan ke berbagai daerah di antaranya ke Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Para kepala daerah langsung ambil sikap untuk menangani ini.

Kepala daerah yang sudah mengambil langkah termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang meminta warganya untuk tidak pulang kampung, sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui pemudik menjadi perkara.

Diantara mereka yang kembali ke kampung halaman tercatat penjual makanan di ibu kota Jakarta, Juli Winarno.

Juli kembali mudik ke kampungnya, Desa Matesih, Karanganyar, Jawa Sedang setelah selama dua pekan dagangan mi ayam di Jakarta mati akibat kebijakan bekerja dari vila.

Menurutnya, hidup di kampung lebih hemat dibanding pada tetap di Jakarta. Sementara waktu ia akan bertani serupa menunggu pandemi virus corona mereda.

“Kalau di Jakarta terus kan, pengeluaran gede , kalau di negeri bisa diminimalisir, ” katanya pada BBC News Indonesia, Kamis (26/03).

Sebagai pendatang dibanding Jakarta, kota dengan tingkat peristiwa paling tinggi di Indonesia, Juli mengatakan mengetahui bahwa ia bahan diperiksa otoritas kesehatan di kampungya sebelum berbaur dengan masyarakat.

“Kita diminta melihat kesehatan dulu ke puskesmas lantaran pihak perangkat desa, ” katanya.

Sementara itu, pedagang bubur ayam di Jakarta, Keadaan Cahyono juga mudik ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ia pun pegangan karena dagangannya sepi.

Namun, belum ada informasi sebab kampungnya terkait dengan pemeriksaan kesehatan tubuh para perantauan yang kembali ke kampung halaman.

Nggak diperiksa. Kemarin belum ada, ” katanya.

Juli dan Hari Cahyono, merupakan dua dibanding ribuan warga Jawa Tengah dengan pulang dari Jakarta, kepulangan yang dikhawatirkan akan mengancam penyebaran virus di kampung mereka.

Diminta bertahan di perantauan

Menanggapi perkembangan terbaru ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengambil langkah memeriksa warganya yang berdatangan dari luar wilayah, termasuk pada pintu kedatangan terminal bus.

“Itu setiap bus dengan datang dicatat oleh pemkab, oleh dinas perhubungan, dibantu TNI/Polri, tercatat Satpol PP. Nah, dinkesnya tepat periksa di sana, ” ujarnya.

Para perantau pada Jawa Tengah diwaspadai lantaran lupa satu kasus pasien positif corona yang meninggal di Solo, berasal dari Bogor, Jawa Barat.

“Artinya ini sudah ada contoh kecil yang mampu kita sampaikan. Tapi yang saat ini, dalam konteks jumlah kawula yang banyak ini, kami belum mencatatnya, ” kata Ganjar.

Ganjar meminta warga Jawa Tengah di perantauan untuk sementara waktu ini tak mudik ke kampung halaman.

“Karena ada yang perlu dijaga, ya dirinya sendiri, termasuk keluarga di kampung, ” katanya.

Secara nasional, wabah virus corona di Indonesia pekan ini meningkat secara signifikan, dengan lebih daripada 100 orang per hari.

Jumlah kasus sampai Kamis (26/03), lebih dari 890 & yang meninggal 78 orang.

Di Jawa Tengah, sampai Rabu (25/03), jumlah penderita positif Covid-19 mencapai 38 orang, empat di antaranya meninggal.

Sementara orang di dalam pemantauan (ODP) mencapai 2. 858 orang dengan pasien dalam penjagaan (PDP) 257 orang.

Ganjar mengatakan akan berkomunikasi secara Pemprov DKI Jakarta, termasuk Jawa Barat untuk memantau mobilisasi pemudik.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menganut ODP di wilayahnya meningkat sebab banyaknya orang yang mudik.

“Banyak orang pegangan yang jadi problem hari itu, ODP melonjak, karena orang-orang dengan harusnya tinggal di Jakarta, mempergunakan tidak kerja ini, malah, pulang ke daerahnya, seperti mudik, ” katanya.

ODP dalam Sumedang melonjak karena pemudik lantaran Jakarta

Salah seorang dari pemudik adalah Anissa Fitriani yang bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan finansial di Bandung.

Namun, sejak diberlakukan kerja di panti akibat wabah Corona, Anissa menetapkan pulang ke rumahnya di Kabupaten Sumedang.

Keputusannya itu juga dilatari ketakutan tertular Covid 19 seiring ditetapkannya Praja Bandung sebagai zona merah epidemi Corona.

“Soalnya jika diam di sana (Bandung) muncul rumah sedikit aja takutnya tentu (Corona). Terus, banyak juga karakter yang mempengaruhi pikiran. Di kian itu kan ramai, ng gak kayak di Sumedang”.

“Kalau di Sumedang udaranya dingin, segar, beda persis di sana. Jadi mungkin banyak terjangkit Corona, jadi milih kembali deh, ” kata perempuan berumur 20 tahun itu kepada kuli Yuli Saputra yang melaporkan buat BBC News Indonesia.

Menurut Anissa, tidak ada kekangan untuk mudik ke Sumedang.

Hanya saja, dia harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan tubuh sebelum pulang.

“Diperiksa kesehatan dulu sebelum kembali. Suhu badan, positif negatifnya diperiksa dulu di kantor. Takutnya angkat virus juga ke rumah, ng gak enak. Di Sumedang juga kan takutnya gimana-gimana jika pulang kampung, jadi di kian (Bandung) dicek dulu, ” perkataan Anissa.

Sesampainya di Sumedang, Anissa didata oleh aparat setempat dan dimasukkan ke dalam daftar ODP.

Anissa disarankan untuk mengisolasi diri. Dinas Kesehatan setempat juga memantau perihal kesehatannya.

“Akan dicek di sini nanti, soalnya baru datang dari Kota Bandung. Bandung kan masuk zona merah, terus pulang pergi Bandungnya kala, jadi mengisolasi diri, harus tenang di rumah, ” ungkapnya.

Anissa menjadi mulia dari 1702 warga Sumedang yang masuk kategori ODP lantaran hadir dari wilayah zona merah Covid 19, seperti Kota Bandung dan Jabodetabek.

Mereka mudik ke kampungnya setelah pemerintah menginstruksikan kerja di rumah dan diam di rumah.

Warga perantau asal Sumedang menanggapi instruksi itu sebagai momen kembali kampung.

Padahal semestinya tetap tinggal di provinsi mereka berada. Akibatnya, jumlah ODP di Sumedang melonjak dari 2 orang menjadi 1. 702 orang, per 26 Maret 2020.

“Kenapa ada lonjakan ODP sebab banyak warga Sumedang yang bekerja di luar Sumedang, terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, mudik, ” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman saat dihubungi via telepon, Kamis (26/03).

Umumnya, cakap Dadang, perantau asal Sumedang berjalan di sektor informal, seperti berdagang dan tukang kayu.

Menghadapi lonjakan pemudik dari kawasan merah Corona, Dadang mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah langkah pemantauan yang dilakukan tim dari kecamatan, berangkat dari camat, kapolsek, hingga danramil.

“Pemantauan supaya mereka itu membatasi aktivitasnya, ” kata Dadang.

Lebih jauh, Dadang menjelaskan, pihaknya memilah kategori ODP, yakni ODP yang pulang dari zona merah Covid 19 yang tidak mengalami fakta dan ODP yang menunjukkan isyarat demam, batuk, dan sesak bernapas.

“Kalau ODP dengan gejala dilakukan observasi oleh petugas kesehatan, ” ujar Dadang.

ODP dengan gejala era ini berjumlah 157 orang. Namun kasus positif Covid 19 berjumlah 1 orang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan menyelenggarakan langkah preventif menyikapi lonjakan angka ODP ini.

“Jadi orang yang seharusnya tinggal di Jakarta mempergunakan waktu tak kerja ini, malah pulang ke daerahnya seperti mudik. Nah, itu jadi kendala besar sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan dengan lebih preventif, ” ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat jumpa pers di Gedung Pakuan, Kamis (26/03).

Emil belum menjelaskan apa langkah preventif yang akan dilakukan, namun sebelumnya, mantan Wali Kota Bandung ini sempat mengeluarkan larangan mudik.

“Jangan mudik, tetap tinggal di wilayah masing-masing untuk menjaga siaran ceceran (virus corona) yang tidak sungguh-sungguh besar, sampai situasi kondusif, ” kata Emil.

Siskamling diaktifkan awasi pemudik

Dari Solo, Kepala Biro Kesehatan setempat, Siti Wahyuningsih mengaku mendapat laporan adanya pemudik dengan nyaris ditolak pulang kampung.

“Kemarin ada laporan dari lurah adanya pemudik yang pulang. Terus, saya bilang enggak apa-apa wong mau pulang ke rumahnya sendiri masak nggak dapat. Terus abis itu, saya mohon untuk isolasi diri, ” cakap Siti kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC Nusantara.

Siti menambahkan untuk perangkat desa yang mendapatkan pemudik dengan gejala Covid-19 untuk lekas melapor.

“Kalau ada yang seperti itu nanti dilaporkan kepada kita. Begitu pegari timbul gejala isolasi dua minggu, ” katanya.

Sementara itu, Kepala Gugus Perintah Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani mengatakan akan mengaktifkan linmas serta siskampling (sistem keamanan lingkungan) di kampung-kampung untuk memantau para-para pemudik yang datang.

“Bukannya menolak, tapi sifatnya ingat-ingat, kamu siapa, dari mana, lari dari mana. Tetap harus di- tracing , ” jelasnya.

Lantas, ia pula mencontohkan kejadian di Purwodiningratan adanya pemudik yang mengalami gejala laksana para ODP virus corona.

Selanjutnya pemudik dengan pulang dari luar negeri tersebut akhirnya meninggal dunia.

“Meskipun dia itu belum meresap di rumah sakit ternyata gejalanya juga karena gejala ODP, ” ungkapnya.

Ia kendati tidak menginginkan hal tersebut tidak terjadi lagi di Solo. Oleh sebab itu, pihaknya akan menyelenggarakan pemantauan kepada para pemudik.

“Kita kan nggak bisa menolak mereka datang, kalau ternyata terpapar nantinya yang punya relasi dekat yang berpotensi menambah jumlah. Itu yang kita khawatirkan, ” tegasnya

Tutup bandara & pelabuhan

Data terbaru, pasien positif Covid-19 di Papua berjumlah 3 orang. Sementara, PDP mencapai 33 orang tersebar pada enam kabupaten dan kota, & 728 orang dengan status ODP.

Angka mengenai Covid-19 ini kemudian mendorong Negeri Papua menutup bandara dan pangkalan di 29 kabupaten dan praja, guna mencegah penyebaran virus corona.

Penutupan kanal transportasi penerbangan dan pelayaran tiba berlaku Kamis (26/03) hingga 14 hari ke depan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, kebijakan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat kordinasi bersama para tumenggung dan wali kota.

“Pastinya pembatasan sosial dimaksud melarang sementara waktu orang mengakar ke Papua, baik lewat rel udara maupun laut. Namun pemindahan barang boleh masuk, manusia dengan tidak boleh, ” katanya melalui situs resmi Pemprov Papua.

Selain bandara dan pangkalan, penutupan akses transportasi pendatang selalu dilakukan pada pos lintas batas darat negara (PLBN).

“Sehingga diharapkan upaya penanganan Covid-19 ini diharapkan lebih terarah, ” kata Lukas.

Tutup bandara h arus izin pemerintah pusat

Bukan hanya Papua, negeri Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur juga menutup Bandara Global Komodo dan seluruh pelabuhan bahar.

Namun kebijakan penutupan bandara ini masih terhenti izin dari Kementerian Perhubungan, kata pendahuluan Kepala BPBD Manggarai Barat, Dominikus Hawan.

“Jadi kita ini baru usul ke Gajah Perhubungan supaya untuk menekan jalan covid-19 ini, kita mohon tengah bandara Internasional Komodo ditutup dalam waktu sembilan hari, ” katanya.

Artinya, usulan penyudahan bandara dan pelabuhan akan sahih hingga Jumat (03/04) mendatang, bila mendapat izin Kementerian Perhubungan.

Saat ini Kabupaten Manggarai terdapat dua pasien dengan perlindungan (PDP) yang berasal dari sungguh wilayah, yaitu Jakarta dan Surabaya.

Sementara total orang dalam pemantauan (ODP), pada 18 Maret lalu sebanyak tujuh orang, melonjak menjadi 31 orang dalam waktu delapan hari.

Namun, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menegaskan penutupan bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan menggunakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Oleh karenanya penutupan bandar udara harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Relasi Udara untuk dilakukan evaluasi, ” katanya melalui pesan tertulis.

Novie menambahkan, penutupan bandara pada prinsipnya dapat dilakukan selama ada sosialisasi dengan pihak terkait.

“Perlu dilakukan sosialisasi lebih dulu kepada Lembaga Usaha Angkutan Udara, maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan, ” katanya.

Namun, Juru bicara Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, mengatakan keputusan penutupan bandara dan pelabuhan di Papua sudah bulat dan final.

“Mungkin belum tersedia koordinasi (dengan Kemenhub), tapi tersebut kebijakan internal dari gubernur dengan kesepakatan bersama 29 bupati serta wali kota di Provinsi Papua, ” jelasnya.

Let’s block ads! (Why? )